Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Bertentangan Dengan UUD 45, Kekuatan Parpol Tak Berdaya

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Direktur Eksekutif Center of Publc  Polcy Studies, Bambang Istianto menilai kebijakan pemerintah mengeluarkan Perppu nomor 1 Tahun 2020 tentang keuangan penanganan Covid-19 menuai pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat.

Karena publik sudah menduga bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait keuangan untuk penanganan Covid-19 akan mendapatkan dukungan mayoritas suara di Senayan, sehingga disahkan menjadi undang undang oleh parlemen.  Padahal Perppu tersebut  menuai polemik tajam dan bahkan digugat ke MK.

Sementara, Perppu tersebut bertentangan dengan UUD 1945, mendefungsionalisasi lembaga tinggi pemerintah misalnya DPR, BPK dan OJK, kata Bambang, di Jakarta, Jumat (15/5/202.

Baca Juga  ICW: UU KPK Baru Terbukti Memperlambat Kerja KPK

Baca Juga  KPK Akan Menghukum Mati Bagi Korupsi Dana Covid-19

Melihat fenomena ini para  wakil rakyat dinilai sudah tidak lagi mendengar suara beberapa kekuatan elemen masyarakat yang menolaknya. Sepertinya partai politik sebagai pengabdi penguasa dan pemegang kendali demokrasi.

Meskipun ada suara penolakan atas nama demokrasi,  oligarki partai politik tidak menggubrisnya. Karena hanya satu partai politik yang menolaknya. Perjuangan tinggal di arena panggung MK.

Kini harapan publik bertumpu  kepada hakim di MK agar mau mendengar jeritan hati nurani masyarakat.  Bahwa  ada  kejanggalan dalam  undang undang yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus corona.

Selain banyak kalangan   menilai ada potensi  terjadi “state coruption”. Masyarakat dan bangsa ini sudah sangat jengah dengan korupsi yang masih akut dilakukan penyelenggara negara.

Karena itu masyarakat sangat sensitif terhadap gejala penyalahgunaan kewenangan. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah menjadi undang undang dan berpotensi abuse of power.

Di samping  isi kebijakan memuat pasal yang menyatakan bahwa “Bagi pejabat publik yang menggunakan anggaran penanganan Covid 19 tidak dapat  dipidanakan dan bebas sanksi administrasi”.

Menurut Dalam hukum administrasi negara pejabat publik  dilindungi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah sebagai fungsi diskresi tidak dipidanakan.

Sebenarnya  tidak perlu secara tertulis dinyatakan dalam pasal suatu peraturan perundangan. Pejabat publik  telah disumpah dalam menduduki suatu jabatan memang sudah  seharusnya mentaati.

Oleh sebab itu memberikan  hak imunitas bagi pejabat publik secara khusus diatur dalam peraturan perundangan dinilai janggal atau mengada ada. Walaupun ada   jaminan” itikad baik” pejabat publik yang melaksanakan, namun masyarakat  sulit untuk mempercayainya.

Karena itu  dalam implementasinya, undang undang tersebut tetap akan menuai  kontroversial. Sebab kekecewaan masyarakat masih belum pulih ketika  parlemen telah memandulkan peran KPK.

Ketika partai politik sudah tidak dipercaya publik tidak mustahil akan timbul kembali parlemen jalanan. Demikian pula gejolak sosial tak terhindarkan karena fungsi kanalisasi lembek.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *