Aktifis dan Presidium Komite Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KMPI) Usulkan Irjen Pol (P) Eddy Kusuma Wijaya,SH,MH,MM, Sebagai Dewas KPK

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA, harianperistiwa.com- Perubahan adalah sesuatu yang diharapkan semua orang. Namun, disisi lain ada juga penolakan perubahan oleh sekelompok orang.

Pahlawan Nasional

Termasuk perubahan terhadap Revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 17 September 2019 yang lalu. Sebelumnya banyak kritikan terhadap KPK baik dikalangan akademis, aktivis dan DPR sebagai pengontrol kinerja KPK.

DPR pada saa itu sempat melakukan hak angket terhadap KPK. DPR melalui pembentukan hak angketnya, menilai KPK belum maksimal dalam penanganan tindak pidana korupsi bahkan kinerja KPK dianggap tidak maksimal dalam menuntaskan kasus korupsi. 

KPK dianggap fokus pada Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) bukan pada pencegahan, penyidikan dan penyelidikan. Bahkan korupsi makin menggurita.

Pasca 30 hari setelah RUU KPK disahkan oleh DPR dan tidak ditandatangani oleh Presiden, secara otomatis berlaku sebagai UU. Presiden akan membentuk Dewan Pengawas sebagai pengontrol dan pengawas kinerja KPK agar lebih memperkuat.

Baca Juga  Ketua IPW: Polisi Harus Transparan Buka Kasus Novel ke Publik

Sementara, Presidium Komite Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KMPI) sekaligus Ketua DPP KNPI, Rusdi Ali Hanafiah menegaskan, dengan adanya penambahan Dewan Pengawas KPK dalam pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, ini merupakan komitmen untuk memperkuat lembaga anti rasuah tersebut. 

“Dengan pergolakan ide  dan narasi hukum merevisi UU tersebut dalam rangka memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Rusdi kepada awak media, di kawasan Kuningan Jakarta, Jumat (8/11).

Adapun beberapa nama yang sudah diajukan kepada Presiden untuk memilih Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK sebagaimana yang telah diatur dalam UU KPK yang baru. Salah satu diantaranya adalah Irjen Pol (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH, MH, MM.

Rusdi mengakui ada beberapa nama yang masuk ke kita, salah satunya yang menonjol nama Irjen Pol (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH, MH, MM.

Rusdi menilai nama Eddy sudah tidak asing lagi di dunia hukum, khususnya (Indonesia). Selain memiliki rekam jejak yang tidak diragukan. Eddy juga pernah mendapat penugasan khusus dalam negeri.

Baca Juga  Legislator : Sambut baik langkah pemerintah untuk menambal defisit BPJS sebesar Rp 4,9 triliun.
Irjen Pol (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH, MH, MM., foto-(istimewa)

“Diantaranya, sebagai Mantan Wakil Ketua Pansus hak angket KPK DPR RI, Anggota Pansus UU Terorisme DPR RI, Anggota Pansus KUHP DPR RI, Anggota Pansus UU Pertanahan DPR RI, Anggota Pansus UU ASN DPR RI, Anggota Pansus UU KPK, dan luar negeri diantaranya; Kunjungan Group Kerja Sama Bilateral ke Argentina, 2016. 

Kunjungan Perorangan Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) ke Amerika Serikat, 2017. Kunjungan Group Undangan Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) ke Inggris, 2017. 

Dan Kunjungan Group Undangan Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) ke Brazil, 2018. Kunjungan Komisi II DPR RI Bidang Pertanahan ke China, 2019.

Sejarah pun mencatat bahwa Irjen Pol Eddy Kusuma yang memecahkan Tragedi Bom Bali tahun 2002-2003 yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Polda Bali. Belum lagi kasus Bom Borobudur tahun 1983.

Baca Juga  Masinton: RUU KPK Bisa di Pertanggung Jawabkan, Tidak Ada Keraguan Untuk Merevisi UU No 30 Tahun 2002 Terhadap KPK

Dan kasus kasus lainnya yang berhasil di selesaikan dengan sempurna. Dengan rekam jejak dan pengalaman yang sudah dilewati oleh Irjen Pol Eddy, ini menjadi modal sebagai fondasi untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas KPK yang akan dipilih langsung oleh Presiden,” ujar Rusdi.

“Rusdi berharap Presiden dalam memilih Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang yang memiliki track record, prestasi dan memumpuni dibidang hukum, salah satunya seperti Irjen Pol Eddy,” kata Rusdi yang pernah juga menjabat sebagai Ketua Badko HMI Jabodetabeka Banten itu.

Saat bertugas di kepolisian Eddy juga pernah bertugas di  Reserse dan cukup lama bertugas menjadi Direktur Akademik PTIK tempat berguru nya para penyidik KPK,” tuturnya.

Penulis : Indra

Editor   : Agus N

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Mendagri Usul Pilkada Dievaluasi, Ahmad Basarah: Harus Dikaji Dalam Rangka Memperbaiki Sistem Demokrasi

Jum Nov 8 , 2019
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 593 JAKARTA, harianperistiwa.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, Pilkada secara langsung harus dievaluasi. Ia melihat Pilkada langsung banyak kekurangan. Menanggapi pernyataan Tito, menurut Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah tentu pandangan dan pernyataan politik pak Tito selaku Mendagri kita […]
Call Now Button
X