Atas Nama Ribuan Dokter Meminta DPR Mencabut UU Pendidikan Kedokteran tahun 2013

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta, harianperistiwa.com – Satu minggu sebelum berakhirnya periode DPR RI tahun 2014-2019, Komisi X DPR RI bersidang dan dipimpin oleh Dr. Marlinda Irwanti, SE., M.Si dari Fraksi Partai Golongan Karya wilayah Jateng X.

Sidang ini merupakan RDPU dengan dokter muda yang menuntut tangung jawab komisi X sebagai pembuat UU No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 

PDMI yang mengatasnamakan 3000 dokter yang telah dirugikan terhadap UU Dikdok ini menuntut 5 hal :

1. Meristekdikti dan aparatnya serta pihak universitas untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan tidak melawan Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Cabut Permenristekdikti No 11 tahun 2016  tentang SETIFIKAT PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI.

3. Pendidikan Kedokteran di Indonesia harus memenuhi kaidah-kaidah Pendidikan yang berkualitas dan Universal dalam seluruh prosesnya sebagai penjaminan mutu kualitas lulusan, bukan melalui uji kompetensi diujung yang syarat dengan oknum pemerasan.

4. Cabut UU No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran karena terbukti sangat merugikan masyarakat dan tidak menyelesaikan permasalahan dunia Pendidikan kedokteran di Indonesia.

5. Pecahnya Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia menjadi AIPKI dan AIPKI PTN merupakan contoh buruk yang membingungkan serta menghawatirkan kami sebagai produk dari Institusi Pendidikan Kedokteran, karena sesungguhnya lulusan Fakultas Kedokteran Negeri dan Swasta memiliki tugas dan kewajiban yang sama untuk melakukan pembangunan kesehatan tanah air, untuk itu meminta kepada DPR RI ikut dalam rekonsiliasi permasalahan ini.

Ditemui dalam sidang pagi ini di komisi 10, Pimpinan Dokter Muda Teuku dengan tegas mengatakan, “UU ini telah merengut nyawa kawan kami, merusak masa depan kami dan merugikan rakyat, karena banyak dokter yang berasal dari daerah yang tidak ada dokter tetapi tidak dapat mengabdikan diri, padahal orang tua nya menyekolahkan untuk menjadi dokter dikampungnya. 

Ini bertentangan dengan tujuan Pendidikan kedokteran yang katanya untuk pembangunan kesehatan. Jika kemenristek dikti mengatakan atas nama pasien safety dan mutu kualitas, kami menganggap itu hanya akal-akalan karena tidak ada standard menjaga mutu dengann cara seperti ini, mohon kiranya dikti melihat dunia yang lebih luas lagi, jangan membodohi rakyat, kami semua adalah aset bangsa yang semestinya dijaga kualitas hidupnya, bukan menjadikan kami pengangguran, sakit dan bahkan harus meninggal akibat sebuah peraturan yang anomali ini. Bahkan UU ini membuka celah oknum memeras banyak dokter muda, dan sudah menjadi rahasia umum. Intinya kami meminta tanggung jawab DPR yang telah melahirkan UU ini!”.

PDMI membagikan dua buah selembaran yang satu tentang Petisi, dan satunya berisi kawan mereka Clemen Wopari dokter muda yang akhirnya menderita sakit dan meninggal dunia akibat stres berat. Alm Clemen Wopari adalah dokter muda asal Papua, daerah yang selama 73 tahun Indonesia merdeka masih kekurangan banyak dokter. 

Baca Juga  Menag Terkonfirmasi Positif Covid-19, Kondisinya Baik

PDMI meminta semua pihak merenung dan membayangkan bagaimana rasanya sudah lulus semua perkuliahan dan diyudicium, kemudian harus mengikuti syarat lulus dengan ujian berkali kali (Alm. Clement Wopari menempuh 20 kali), bahkan bisa di Drop Out(DO) sepihak, tidak lulus padahal sudah diyudicium.

PDMI juga mempermasalahkan kehadiran AIPKI PTN yang membingungkan, dalam edaran petisinya menyampaikan; Pecahnya Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia menjadi AIPKI dan AIPKI PTN merupakan contoh buruk yang membingungkan serta menghawatirkan kami sebagai produk dari Institusi Pendidikan Kedokteran, karena sesungguhnya lulusan Fakultas Kedokteran Negeri dan Swasta memiliki tugas dan kewajiban yang sama untuk melakukan pembangunan kesehatan tanah air, untuk itu meminta kepada DPR RI ikut dalam rekonsiliasi permasalahan ini.

Baca Juga  KAKI Laporkan Aziz Syamsuddin ke KPK dan MKD DPR RI

AIPKI PTN yang dipimpin oleh Prof. Ova Emilia Dekan Fakultas Kedokteran UGM pada tanggal 17 September 2019 lebih dahulu beraudiensi dengan Komisi X dan mengatakan UU tidak perlu direvisi hanya perlu regulasi-regulasi untuk harmonisasi agar tidak multi tafsir. 

Terhadap pernyataan sidang yang terkait satu minggu yang lalu Teuku pimpinan dokter muda merespon, “Saya tetap terus berjuang untuk aturan yang berbahaya ini demi moral yang baik sebagai anak bangsa, dibanding menyogok ratusan juta agar bisa lulus, tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan yang menempuh cara ini, karena kita semua dihadapkan dengan pilihan yang sangat berat, yakni hilangnya masa studi 7 tahun lebih, dan beban sosial yang amat teramat berat kepada orang tua, dan keluarga serta lingkungan, saya yakin keadilan akan menemukan jalan nya, saya tidak mengerti dasar apa yang dipakai Profesor Ova Emilia untuk memengal masa depan kami dengan tidak mau merevisi UU Dikdok”.

Mencabut UU bisa, pertama dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang setara, yang berhak mencabut UU adalah yang memiliki kewenangan untuk membentuk UU, yaitu DPR bersama Presiden. Apabila suatu UU sudah mencabut UU sebelumnya, maka secara langsung UU yang dicabut tidak berlaku lagi begitu UU yang baru mulai berlaku. Kedua bisa dilakukan pelaku kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. 

Untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UU diajukan ke Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat [1] UUD 1945), sedangkan untuk menguji UU terhadap UUD 1945 diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat [1] UUD 1945). Pengadilan-pengadilan tersebut dapat menyatakan bahwa suatu perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga  ICW dan Lokataru Desak KPK Menyelidiki Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Nurhadi!

Ditempat terpisah, Dr. Mariya Mubarika Ketua Bidang Advokasi Legislasi PB IDI melalui sambungan telpon menyampaikan; “Presiden RI Ir Joko Widodo telah mengeluarkan Supres yang sifatnya Sangat Segera meminta agar Kementrian Ristekdikti, Kementrian Kesehatan, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri dan Kemenkumham untuk membahas revisi UU dikdok ini bersama DPR tertanggal 5 Desember 2018. 

Namun, Sampai saat ini DIM dari pemerintah belum turun sehingga RUU tidak dapat dibahas. Ketidaktaatan terhadap instruksi Presiden ini sampai sekarang terus menelan korban, yakni jumlah dokter muda yang tidak mendapatkan ijazah terus bertambah, di negara lain banyak dokter yang tidak bisa berpraktik kedokteran karena tidak lulus uji kompetensi dokter, jumlah nya juga ribuan, tetapi mereka telah mendapatkan ijazah nya sehingga bisa bekerja dibidang lain, yang jadi masalah dokter muda saat ini adalah uji kompetensi sebagai syarat lulus, yang benar uji kompetensi sebagai syarat praktik kedokteran, ijazah harus segera diberikan, ini hak mereka dan akan mengakhiri segala penderitaannya, bayangkan jika mereka anak atau adik kita tercinta yang sangat berharga,” ujarnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama pimpinan komisi X DPR, Dr. Marlinda Irwanti mengatakan Kemenristekdikti harus mematuhi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jadi kita hanya mendorong Kemenristekdikti untuk mematuhi aturan MK, tetapi kita (DPR red) tidak bisa mencabut UU dan Permen,” kata Marlinda.

“Jadi kita menampung aspirasi mereka dan  ini sudah menjadi tugas DPR untuk menyalurkan aspirasi dari mereka atau rakyat,” ujarnya.

Penulis : Indra

Editor  : Agus N

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Aksi Demo Mahasiswa Tolak RUU KPK dan RUU KUHP

Sen Sep 23 , 2019
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 23 Jakarta, harianperistiwa.com -Sejumlah Massa mahasiswa yang menolak revisi UU KPK dan sejumlah RUU lainnya saat ini masih bertahan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9). Pantauan di lokasi sekira pukul 19.20 WIB, massa sempat bertindak anarkis. Mereka melemparkan […]
Call Now Button
X