Badan Legislasi (Baleg) Bahas Revisi UU Dikdok

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA, harianperistiwa.com – Badan Legislasi ( Baleg ) DPR RI, rapat dengar pendapat dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ( PB IDI ) rapat tersebut kembali membahas RUU Pendidikan Kedokteran,” Senin (25/12), Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Setelah periode sebelumnya tidak tuntas pembahasannya. Mudah-mudahan diperiode ini Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran diproyeksikan bisa disahkan di periode ini.

Baca Juga  Atas Nama Ribuan Dokter Meminta DPR Mencabut UU Pendidikan Kedokteran tahun 2013

Diketahui sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi Lembaga Legislatif, Dr. Mariya Mubarika mengatakan kemampuan dokter di Indonesia bisa bersaing dengan dokter yang ada di luar, namun persoalannya kita kalah dengan teknologi karna harganya mahal. 

Baca Juga  Dr. Mariya Mubarika: Dokter Tidak Bisa Melakukan Kimia Kebiri Terhadap Anak, Menkes: Mendukung dan Akan Dikaji Lagi

Jadi, bukan masalah kemampuan,” kata Dr. Mariya, usai Rapat dengan Komisi X DPR RI, Senin (22/7) lalu.

 

Selain permasalahan pengakuan level kompetensi, sebelumnya IDI juga telah melakukan kajian bahwa kebutuhan mendasar dari sistem pendidikan kedokteran tanah air adalah bukan menambah masa studi setelah dokter umum hanya untuk ditempatkan dilayanan primer.

Karna Standard Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012 saja sudah mencakup semua kompetensi dilayanan primer. Dokter umum Indonesia cakap dan mampu bertugas dilayanan primer.

Baca Juga  Dr. Mariya: IDI Terancam Tidak Bisa Masuk Dalam Kancah Globalisasi

Mariya menilai, seperti tindakan emergensi, mengapa RUU pergantian UU Dikdok harus disahkan adalah untuk merekognize standard global agar kualifikasi dokter umum dapat masuk dalam ASEAN Qualifictions Reference Framework (AQRS) yaitu level kompetensi 8.

Tetapi anehnya bangsa ini malah mengkonci kualifikasi dokter Indonesia dalam peraturan Menteri Ristek Dikti No 18 tahun 2018 di level 7,” katanya.

Revisi Undang-Undang (UU) tentang Pendidikan Kedokteran ini bila sudah disahkan akan membenahi sistem pendidikan kedokteran di sejumlah perguruan tinggi. 

Baca Juga  Reni Marlinawati: IDI Harus Persiapkan Perubahan Dan Samakan Persepsi

Tidak saja kualitas, kualitas lulusan fakultas kedokteran juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah yang selalu kekurangan.

Dalam rapat dengan (PB IDI), Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memaparkan 

“Pada periode lalu surat Presiden soal RUU ini sudah keluar. Namun, sangat disayangkan daftar inventaris masalah (DIM) belum keluar dan sampai akhir periode RUU ini belum diselesaikan,” kata Supratman. 

Menurutnya, banyak konten krusial dalam RUU yang diinisiasi oleh DPR RI tersebut. Misalnya, pendidikan kedokteran diharapkan tidak terlalu lama, sehingga lulusan kedokteran bisa segera mengisi kebutuhan dokter di daerah,” pungkasnya.

“Mudah-mudahan dalam periode kita dan Prolegnas yang akan datang, bisa memperbaiki tatanan lembaga pendidikan kedokteran yang diharapkan melahirkan dokter-dokter berkualitas. 

Selain itu, pendidikannya juga tidak terlalu lama seperti sistem yang kita anut sekarang. Kebutuhan akan dokter, dokter umum, dokter layanan primer, dan dokter ahli makin hari membutuhkan kualitas dan juga kuantitas,” pungkasnya.

Penulis : Indra/Editor   : dV

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemkot Depok Akan Alokasikan Anggaran Tahun 2020 Untuk 257.811 Jiwa

Sel Nov 26 , 2019
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 49 JAKARTA, harianperistiwa.com – Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna hadiri acara Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto serta perwakilan Daerah Provinsi dan Kota. Dalam kesempatan itu, Pradi merasa senang bisa hadir […]
Call Now Button
X