BPJS Kesehatan Naik, Bukti Pemerintah Abai Terhadap Human Capital Rendah

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Direktur Eksekutif Center of Publc Polcy Studies, Bambang Istianto mengkritik keras kebijakan Pemerintah terkait kenaikan BPJS Kesehata ditengah Covid-19,” kata Bambang, di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Menurutnya, biaya kesehatan yang mahal membuktikan pemerintah abai terhadap human capital. Karena itu indeks kualitas hidup manusia Indonesia peringkatnya tergolong masih rendah. Pada Tahun 2019 IPM Indonesia di peringkat 111 dari 189 negara yang dikeluarkan oleh PBB.

Peringkat tersebut masih belum menggembirakan Padahal Kesehatan sebagai barang publik seharusnya rakyat memperolehnya tanpa transaksi alias gratis. Jika semua barang publik berbayar maka beban sosial semakin berat,” tuturnya.

Untuk itu pemerintah sebenarnya mengkhianati terhadap amanat penderitaan rakyat. Kepercayaan publik terhadap tatakelola BPJS sudah cukup lama negatif. buruknya tata kelola BPJS bukti kontrol pemerintah selama ini lemah,” tegasnya.

Selain itu, persoalan manajemen BPJS yang semakin kompleks pada akhirnya rakyat lagi yang menjadi tumpuan beban yakni iuran BPJS dinaikan. Kenaikan tersebut dituangkan dalam kebijakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 .

Sebelumya diketahui bahwa Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS pada Januari 2020 yang lalu.

Namun, aturan itu kini diberlakukan kembali dengan Perpres yang baru tersebut. Dengan demikian kenaikan iuran BPJS sebagaimana diatur dalam pasal 34 mulai berlaku tanggal 1 Juli 2020.

Besaran kenaikan yaitu; Kelas I iuran peserta mandiri naik menjadi RP. 150.000 saat ini Rp. 80.000, kelas II iuran peserta mandidir naik menjadi Rp. 100.000 saat ini Rp. 51.000 dan kelas II naik dari Rp. 25.000 menjadi Rp. 42.000. Tapi mendapat subsidi pemerintah sebesar Rp. 16.500 jadi tetap dibayarkan sebesar Rp. 25.000.

Adapun kenaikan iuran BPJS pada saat masyarakat menghadapi pandemi Covid 19 tentunya memberatkan. Pada saat itu kemungkinan masyarakat ada yang kehilangan pekerjaan dan atau penghasilan berkurang selama pandemi virus Corona.

Untuk mengurangi beban masyarakat pasca pandemi virus corona pada bulan Juli 2020 yang akan datang seharusnya kenaikan iuran BPJS tersebut sekaligus tercover dalam alokasi dana bantuan tunai langsung atau dana bantuan kesehatan masyarakat terutama bagi peserta BPJS kelas III.

Selain Kesehatan sebagai fondasi human capital merupakan pilar strategis guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam persaingan global.

Pengelolaan BPJS kurang optimal berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Menurunnya kesehatan masyarakat sudah barang tentu efeknya terhadap angka stunting bisa menurun.

Target Indonesia angka stunting pada tahun 2024 bisa dicapai 14 %. Sedang saat ini angka stunting pada tahun 2018 sebesar 30,8 % masih jauh dibawah target yang ditetapkan WHO sebesar 20 %.

Padahal persoalan stunting merupakan kampanye Pilpres pada tahun 2019 yang lalu sebagai isu strategis kedua calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Karena itu target menurunkan angka stunting sampai tahun 2024 menjadi angka 14 % masih menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo pada masa periode ke dua ini.

Akan tetapi kebijakan menaikan iuran BPJS diatas seakan melupakan janji kampanye Presiden Jokowi waktu itu.

Baca Juga  BPJS Kesehatan Tidak Jadi Naik, Anas Thahir: Apresiasi Putusan MA

Ia menilai, sebenarnya masih ada waktu merealisasikan tanggungjawab atas janjinya tersebut.

Baca Juga  ICW Minta BPKP Berikan Hasil Audit BPJS Kesehatan

Harapan publik pada masa periode kedua jangan sampai karena “tanpa beban” seperti yang pernah diucapkannya.

Hendaknya tetap jangan lupa bahwa kebijakan dibidang kesehatan masih ada hutang terutama penurunan angka stunting menjadi 14 % pada tahun 2024 dibawah angka toleransi yang ditetapkan WHO yaitu 20 %. Namun dengan pengelolaan BPJS yang belum baik serta biaya kesehatan yang semakin mahal tersebut di prediksi janji kampanye presiden pesimis dapat direaliasikan.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Ini 3 Alasan KSPI Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kam Mei 14 , 2020
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 11 Jakarta | harianperistiwa.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang merevisi Perpres No 82 Tahun 2018 terkait kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Terkait dengan hal itu, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, setidaknya […]
Call Now Button

Cuci tangan, jaga jarak ,pakai masker, stay at home,dan jauhi keramaian..Stay Alive and Alert

X