DPR : Ganti Presiden Itu Ada Prosedurnya

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta –  harianperistiwa.com. Artis Neno Warisman, penggagas gerakan #2019GantiPresiden terpaksa kembali ke Jakarta dengan pesawat, setelah ditolak kehadiranya di Pekanbaru, beberapa hari yang lalu.

Penolakan yang sama juga terjadi pada Ahmad dhani di Surabaya dan Aktifis Ratna Sarumpaet di Belitung.

Anggota komisi II DPR RI ,Irjen Pol (Purn) Drs.H.Eddy Kusuma Wijaya, SH, MH, M.M menilai, aksi yang dilakukan Neno Warisman dalam gerakan #2019GantiPresiden jangan ekstrim, karna ganti presiden itu ada prosedurnya,” kata Eddy, kepada harianperistiwa.com, Rabu,29/8 diruang kerjanya, Gedung Nusantara I, kompleks, DPR RI, Senayan Jakarta.

Baca Juga  Aktifis dan Presidium Komite Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KMPI) Usulkan Irjen Pol (P) Eddy Kusuma Wijaya,SH,MH,MM, Sebagai Dewas KPK

Baca Juga  Eddy Kusuma : sambut baik usulan KPK terkait perppu ,KPK harus prioritas kasus besar

Apalagi kegiatan tersebut mengumpulkan masa yang mungkin bisa menimbulkan penolakan antara yang pro dan yang kontra jadi, harus mendapatkan izin dari kepolisian, selama tidak mempunyai izin polisi berhak melarang.

Lebih lanjut kata Eddy, seperti kita lihat di beberapa daerah, apa yang dilakukan Neno ini akan mengundang reaksi di pihak lain sehingga reaksi ini bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas dan bisa juga mengganggu keselamatan Neno sendiri,” kata Politisi PDI P itu.

Ia menjelaskan, kemaren kita juga sudah berdiskusi dengan bawaslu, sebetulnya belum masuk masa kampanye yang berkaitan dengan Pilpres maupun kampanye yang masuk dalam pencalegan. Jadi, ini juga sebetulnya masih belum wewenangnya bawaslu, tapi masih wewenangnya kepolisian.

Baca Juga  Eddy Kusuma Wijaya: Banyak Kasus Mandek di KPK Yang Belum di Usut

Gerakan #GantiPresiden 2019 yang dilakukan Neno tersebut bisa dianggap menyebarkan kebencian terhadap presiden yang sah dalam hal ini pak Jokowi.

“Karna jokowi masih menjabat presiden sampai 2019, jadi sangat tidak beretika didalam perpolitikan kita,” sambungnya.

Ia berharap sebagai anggota komisi II DPR ketegasan dari KPU dan Bawaslu agar mengambil sikap terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Neno dan Dhani di beberapa daerah dalam rangka deklarasi #GantiPresiden 2019.

“Selain itu, bawaslu dan Polri bertindak tegas dan adil agar tidak terjadi bentrok apalagi Polri sebagai Kamtibmas yang mengayomi dan melindungi masyarakat harus melarang, jadi ya tindakan Polri sudah benar,” tandas Eddy.

Adapun deklarasi yang mereka lakukan ini belum jelas, apakah kampanye atau tidak, tapi yang jelas lanjutnya bisa menyebar kebencian sehingga bisa menimbulkan perlawanan dari pihak lain sehingga mengganggu Kamtibmas, ini yang harus dihindari dan dilarang oleh polisi.

Seperti di beberapa daerah sudah ada penolakan anti Neno, Dhani dan Mardani karena Mardani termasuk di belakangnya.

Terkait aksi Neno, menggunakan microphone pramugari atau Public Address System (PAS)

Eddy mengatakan aksi Neno tersebut melanggar dan mengganggu ketertiban masyarakat khususnya penumpang yang ada di pesawat.
Hal itu sudah kita informasikan kepada pihak kepolisian, kemenkumham dan Kemenhub apakah tindakan itu melanggar atau tidak, kalau melanggar hukum Polri harus bertindak tegas terhadap hal ini dan jangan sampai terulang kembali.

Penulis : Indra/Red

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Andi Arief Harus Konsekuen Dengan Ucapannya.

Rab Agu 29 , 2018
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 15   Jakarta – Terkait pernyataan Wasekjen partai Demokrat Andi Arief di Twitter pada Rabu,8/8, menuai kehebohan publik. Saat itu, ia menyebut Prabowo Subianto merupakan seorang “jenderal kardus”. Sebutan itu dilontarkan Andi lantaran ia menuding Prabowo akan menjadikan Sandiaga Uno sebagai […]
Call Now Button
X