Dr. Mariya: IDI Terancam Tidak Bisa Masuk Dalam Kancah Globalisasi

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA, harianperistiwa.com – Ketua Bidang Advokasi Lembaga Legislatif, Dr. Mariya Mubarika mengatakan kemampuan dokter di Indonesia bisa bersaing dengan dokter yang ada di luar, namun persoalannya kita kalah dengan teknologi karna harganya mahal. Jadi bukan masalah kemampuan,” kata Dr. Mariya, usai Rapat dengan Komisi X DPR RI, Senin (22/7), Senayan, Jakarta.

Selain itu yang bermasalah pengakuan level kompetensi. Sebelumnya IDI telah melakukan kajian bahwa kebutuhan mendasar dari sistem pendidikan kedokteran tanah air adalah bukan menambah masa studi setelah dokter umum hanya untuk ditempatkan dilayanan primer.

Karna Standard Kompetensi Dokter Indonesia ( SKDI ) 2012 saja sudah mencakup semua kompetensi dilayanan primer, Dokter umum Indonesia cakap dan mampu bertugas dilayanan primer.

Baca Juga  Puan Sebut Kursi Pimpinan AKD Semua Akan Ada Porsinya Masing-Masing

Dr. Mariya menilai, seperti tindakan emergensi, mengapa RUU pergantian UU Dikdok harus disahkan adalah untuk merekognize standard global agar kualifikasi dokter umum dapat masuk dalam ASEAN Qualifictions Reference Framework ( AQRS ) yaitu level kompetensi 8. 

Tetapi anehnya bangsa ini malah mengkonci kualifikasi dokter Indonesia dalam peraturan Menteri Ristek Dikti No 18 tahun 2018 di level 7, artinya dokter Indonesia dipenjara tidak bisa masuk dalam kancah globalisasi.

Kalau untuk kemampuan dokter Indonesia Yg praktek diluar itu banyak jadi banyak orang Medan ketika ke Penang dokter ya orang Medan juga bahkan kita pernah mengajar disana .

Yang bermasalah di Indonesia pengakuan level kompetensinya ( recordnisinya) makanya kita rubah di UU dikdok yang baru, jadi bukan masalah kemampuan yang mestinya kita masuk di level 8tp di katakan level 7.

Baca Juga  Direktur SJI PWI Jaya: Orientasi Wartawan melahirkan Sebuah karakteristik Nilai Berita

Apalagi untuk praktek dokter umum di luar tidak bisa, kita tahu sekarang teknologi bisa melebihi kemampuan manusia dalam mendiaknosa dengan ketepatan 99,5% apalagi pemeriksaan GEN, dan itu tidak ada di Indonesia,” ujarnya.

Sementara harga-harga teknologi itu di Indonesia dipajak , sedangkan di negara-negara lain dibebaskan pajaknya.

Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) saat RDPU dengan Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta.
https://harianperistiwa.com/3361-2/

Selain itu, standar pengobatan kita dari BPJS biayanya sangat minimal sekali, jadi kita tidak bisa memberikan obat-obat yang terbaik karna keterbatasan obat, jadi ya kita kerja tidak power full,” kata Mariya.

Mudah-mudahan DPR bisa menampung aspirasi IDI dan kami harapkan di priode ini bisa selesai.

Penulis  : Indra

Editor    : Agus N

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Choirul Muna: BPKH Lahir Ada Kerancuan Dalam Pengelolaah Keuangan Haji

Rab Jul 24 , 2019
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 10 Jakarta, harianperistiwa.con – Fraksi Partai Nasdem DPR RI menggelar Focus Group Discussion ( FGD ) dengan tema BPKH” Efektivitas dan Manfaat Umat.” Anggota Komisi VIII DPR fraksi Partai Nasdem Choirul Muna memaparkan lahirnya Badan Pengelolaan Keuangan Haji ( BPKH ) […]
Call Now Button
X