Dugaan Kejahatan Infrastruktur Merajalela di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry


Tangerang, harianperistiwa.com – Paska diterbitkannya Perpres No 16 tahun 2018 oleh presiden Jokowi dan undang-undang nomor 2 tahun 2017 yang menghilangkan unsur pidana menjadi perdata murni.

Hilangnya unsur pidana pada infrastruktur tersebut Menurut Ketua Umum DPP LSM – LP2H ( Lembaga Pancasila Pemerhati Hukum dan HAM ) , dengan Perpres tersebut banyak disalahgunakan oleh Satuan Perangkat Daerah ( SKPD ) Pengguna Anggaran ( PA ) terkait dugaan Proyek Pengadaan Langsung ( PL ) yang dilaksanakan SKPD kecamatan dengan melindungi para kontraktor.

Hal itu terbukti pada kegiatan Pengadaan Langsung ( PL ) di kecamatan Kronjo tahun 2018 yang tidak sesuai RAB.

Yang menjadi pertanyaan kami dari Lembaga Swadaya masyarakat ( LSM- LP2H ) ketika laporan kami terkait pelanggaran PL tersebut yang tidak sesuai RAB nya namun, Camat H.Asnawi tidak memberi sanksi Administratif kepada kontraktor tersebut.

Baca Juga  KPK Minta Menag Lukman Hakim Kooperatif Penuhi Panggilan Ulang

Sehingga Surat Perintah Membayar ( SPM ) tetap diterbitkan untuk di disposisi kan ke BPKAD, artinya BPKAD telah menerima kelengkapan SPM yang cacat hukum sehingga beraninya BPKAD menerbitkan SP2D.

Artinya telah terjadi koalisi dan penyalahgunaan Anggaran barang/ jasa pemerintah,” kata Ilham Ketum DPP LSM-LP2H itu.

Ilham menilai, jika hal ini dibiarkan maka APBD kabupaten Tangerang dirugikan dalam skala besar, dan merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat karna unsur pidana dihilangkan kemudian unsur perdata juga tidak dipenuhi “ lalu hukum ditarok dimana ?,” pungkasnya.

Selain itu, yang jadi pertanyaan kami BPKAD tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Sementara para pengguna Anggaran barang / jasa pemerintah menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai SPK kenapa tetap diterima. Kuat dugaan pekerjaan tersebut dijual ke pada kontraktor, lalu bagaimana sanksi bisa diberlakukan , maka yang terjadi kontraktor yang berteriak-teriak.

Baca Juga  Ketum LSM LP2H: Dana Desa Sasaran Penjarahan Oknum Kepala Desa

Selain itu, pihak Inspetorat yang telah menerima bukti laporan pelanggaran dari LSM harusnya mengambil langkah hukum. Karna pekerjaan tersebut yang seharusnya tidak diterima karna cacat secara hukum.

Jika diterima oleh pengguna anggaran, jelas pelanggaran pidana karna telah terjadi manipulasi data sesuai pasal 374 KUHP,” ungkapnya.

Jika terjadi hanya pemotongan harga pembayaran, artinya aset daerah tidak berkualitas.

Penulis : Indra

Editor   : dV

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *