Eks Rumah Dinas DPRD DKI Tidak Terawat, Kini Jadi Kandang Sapi

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Rumah dinas Pimpinan DPRD DKI Jakarta yang sudah tidak terpakai kini  dimanfaatkan oleh pedagang sapi musiman.

Bekas rumah dinas yang terletak dijalan Pejaten Barat RT 010/RW 02 kelurahan PS. Minggu. Kecamatan PS. Minggu, Jakarta Selatan tersebut seakan tidak terurus, sehingga dijadikan tempat   berdagang sapi musiman.

Dari pantauan tim harianperistiwa dilapangan, masyarakat setempat  menyayangkan rumah eks Dinas DPRD DKI tersebut dibiarkan rusak dan tidak terurus.

Dulu pernah ada wacana mau dibangun RSUD dikawasan ini, namun gagal karna tidak ada lahan untuk pembuangan limbahnya,” kata masyarakat setempat yang tidak mau disebutkan namanya.

Selain itu, pernah juga ada rencana untuk membangun usaha kuliner untuk meningkatkan UMKM namun, sampai saat ini tidak terlaksana.

Sangat disayangkan tiga rumah yang cukup besar dan dua rumah diisi oleh pejabat setingkat eselon satu dibiarkan terbengkalai begitu saja tanpa dirawat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, SH, MH, menyayangkan rumah yang dibangun dengan uang rakyat tidak terurus dan dibiarkan terbengkalai sehingga menjadi sorotan publik,” kata Justin, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/7/2020).

Menurutnya, mestinya Aset Negara harus dikelola dengan baik dan transparan apalagi Aset tidak bergerak tentunya ada anggaran perawatan dan kontribusi pajak ke APBD.

Baca Juga  Komisi D DPRD DKI Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

DKI harus lebih kreatif dalam mengelola Aset, sehingga dapat memberi pemasukan bagi PAD ( Pendapatan Asli Daerah ).

Baca Juga  ICW dan Lokataru Desak KPK Menyelidiki Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Nurhadi!

Justin meyakini, kalau melibatkan birokrasi – birokrasi tertentu dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan Aset, tentunya ini bisa berdaya dan memberikan pendapatan terhadap Cas Daerah dan Pajak,” ujarnya.

Justin menegaskan tahun ini akan  menginventarisasi semua aset – aset milik Pemrov DKI Jakarta.

Baca Juga  ICW Mendesak Pemerintah Terbuka Soal Informasi dan Anggaran Covid-19

Termasuk proses pembebasan tanah/ lahan laporannya belum akurat yang kita terima.  Jangan sampai aset/lahan ini dibiarkan tanpa ada pengelolaan yang baik dan transparan.

“Jadi harus ada perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik,” pungkasnya.

Selain itu, aset negara harus bisa dimanfaatkan, jangan dibiarkan tidak terurus apalagi sampai dimanfaatkan untuk berdagang tanpa aturan yang jelas.

Ditempat terpisah, Kordinator Nasional Penelitian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Aliansi Indonesia, prihatin dengan terbengkalainya  rumah dinas Pimpinan DPRD pada masa periode yang sudah puluhan tahun lalu.

Menurutnya, terkesan tidak pantas untuk dilihat  bila perlu adanya revitalisasi pembangunan menjadi Fasilitas  Umum ( Fasum ), seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Lahan penghijauan atau Perpustakan agar bermanfaat untuk warga masyarakat,” kata Wahyu Widodo, koordinator LAI, melalui sambungan selulernya.

Saya berharap, adanya  perhatian khusus dari pemerintah daerah terutama kepada Gubernur DKI Jakarta,”tutupnya.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Gelar Syukuran Harlah Ke-22, PKB Kota Depok, "Menampung Aspirasi Kyai NU Menjaga Kebinekaan"

Kam Jul 23 , 2020
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 9 DEPOK, – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok peringati hari lahir (Harla) yang ke – 22 tahun. Peringatan Harlah Ke-22, DPC PKB Kota Depok di isi dengan berbagai acara di buka dengan salawat, pembacaan ayat suci Al- […]
Call Now Button

Cuci tangan, jaga jarak ,pakai masker, stay at home,dan jauhi keramaian..Stay Alive and Alert

X