Fahira Idris: Waduk Punya Peran Vital Dalam Pencegahan Banjir

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA | harianperistiwa.com – Anggota DPD RI, Fahira Idris menilai kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah berada di jalur yang tepat,” kata Fahira Idris, melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurutnya, pihak yang mengkritik kinerja Pemrov DKI saat ini sah-sah saja, tetapi sebaiknya  juga harus melihat fakta dan data.

Pertama soal penanganan banjir Jakarta di 3 periode Gubernur berbeda. Sementara berdasarkan datanya menunjukkan penanganan banjir 2020 lebih baik, walaupun dari sisi curah hujan jauh lebih tinggi. (angkat sebentar print out data-data ke arah host).

Baca Juga  Gubernur DKI Jakarta Instruksikan Seluruh Jajaran Turun Langsung Bantu Warga Terdampak Banjir

Menurutnya kalau kita mereview kembali dimna pada saat  banjir besar 2013 saat Pak Jokowi jadi Gubernur.  Saat itu curah hujan hanya 100 mm/hari; RW yang tergenang 599; luas area yang tergenang 240; area strategis (bundaran HI, Thamrin, Istana) terkena banjir.

Dengan jumlah pengungsi 90.913 orang; jumlah lokasi pengungsian 1.250; waktu surut 7 hari. Banjir besar 2015, saat Pak Ahok jadi Gubernur. Curah hujan 277 mm/hari; RW yang tergenang 702; luas area yang tergenang 281; area strategis (bundaran HI, Thamrin, Istana) terkena banjir; dengan jumlah pengungsi 45.813; jumlah lokasi pengungsian 409; waktu surut 7 hari.

Banjir besar 2020 kemarin. Curah hujan 377 mm/hari (tertinggi dalam 154 tahun terakhir); RW yang tergenang turun menjadi 390; luas area yang tergenang turun menjadi 146; area strategis (bundaran HI, Thamrin, Istana) tidak banjir lagi; jumlah pengungsi turun menjadi 31.232; jumlah lokasi pengungsian turun menjadi 269; dan waktu surut turun menjadi lebih cepat yaitu 4 hari.

Baca Juga  Pemprov DKI: Volume Banjir Jakarta Hari ke 3, Berkurang

Artinya, dari data-data ini  program antisipasi dan penangangan banjir di Jakarta saat ini lebih baik itu kalau berdasarkan data dan fakta.

Meski demikian saat banjir kemarin Pak Anies tegas menyatakan bahwa Pemprov DKI Harus bertanggungjawab atas bencana banjir ini. ” Jadi sangat disayangkan dugaan pihak-pihak yang menyalahkan Gubernur.

Mestinya kita apresiasi kinerja Anies dalam menangani banjir di Jakarta kemaren. Salain itu, Anies tidak melemparkan kesalahan kepada siapapun.

Kenapa penanggulangan banjir 2020 lebih baik karena program antisipasi banjir terus dilakukan secara tepat dan konsisten antara lain:

Pertama, Konsistensi membuat sumur resapan atau drainase vertikal yang merupakan upaya penanggulangan banjir dengan mengedepankan aspek ekologis.

Selain itu, sumur resapan juga menjadi solusi untuk mengembalikan cadangan air tanah yang terus disedot.

Baca Juga  Ketua DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Segera Menyusun Kebijakan dan Program Penanggulangan Banjir

Sumur resapan mengurangi beban drainase untuk menampung air sehingga tidak terjadi luapan. Ini sudah diterapkan terutama di  Lahan Milik Pemprov DKI Jakarta lewat Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Drainase Vertikal.

“Jadi pembangunan sumur resapan dilakukan lintas satuan perangkat kerja daerah yang ada di Pemprov. Misalnya Dinas A membangun 1.000 sumur resapan, Dinas B, 2000 sumur resapan, dan ini sudah berlangsung makanya dibanyak titik banjir cepat surut.

Bahkan direncanakan dalam tahun mendatang akan ada sekitar 1,8 juta drainase vertikal.

Selain konsisten menambah ruang terbuka. Sepanjang 2019 sudah bertambah 53 taman maju bersama. seluas lebih dari 5.000 meter persegi ini juga dimanfaatkan sebagai daerah resapan air.

Kemudian program naturalisasi sungai dengan mengedepankan ekosistem sungai. Sudah dilakukan pembebasan 118 bidang tanah untuk proyek naturalisasi Sungai.

Pembebasan lahan tersebut dilaksanakan di empat kelurahan Tanjung Barat, Cililitan, Pejaten Timur dan Balekambang (Condet).

Fahira menilai, dalam pandangannya Normalisasi  tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan banjir. Buktinya saat banjir besar kemarin kawasan yang sudah dinormalisasi atau sudah dibetonisasi juga masih banjir misalnya Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Ia menduga terlalu banyak kasus yang tidak terselesaikan di era Jokowi, seakan yang terjadi pada Anies pengalihan isu semata.

Menurut Senator DPD RI itu, Banjir Jabodetabek itu penyebabnya tidak tunggal, tetapi kompleks, lintas sektoral, dan lintas wilayah.

Fahira melihat ada pihak yang memframing seakan Pemprov DKI Jakarta sebagai satu-satunya sasaran tembak persoalan banjir.

“itu bukan hanya keliru tetapi juga tidak paham persoalan.

Menurutnya, yang menjadi persoalan pertama adalah posisi geografi Jakarta yang memang sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu memang menjadi tempat limpahan air dari Bogor.

Karena posisinya lebih rendah (angkat sebentar print out data-data ke arah host). Lihat posisi Jakarta yang begitu rendahnya.

Selain itu, banyak sebab kenapa Jakarta selalu banjir, antara lain:

Limpahan air dari  Bogor akibat perubahan penggunaan lahan dari hutan jadi rumah pribadi; Limpahan air dari Depok seiring populasi Depok yang pesat.

Lebih banyak rumah berarti lebih sedikit tanah yang mampu menyerap air; Waduk yang berkurang dan rusak.

Sementara waduk punya peran vital untuk pencegahan banjir. Namun sayangnya dari 800 waduk peninggalan Belanda kini hanya 200 waduk dan danau yang tersisa dan dari 200 itu 80 persennya rusak; Penurunan muka tanah akibat kerakusan kita mengambil air tanah dan ini sudah berlangsung puluhan tahun terutama oleh industri, perusahaan, gedung-gedung, pengembang.

Akibatnya 40 persen wilayah Jakarta kini turun 3-10 cm pertahun. Dan ini butuh waktu lama untuk menyelesaikannya.

Menurutnya, Pak Anies,Gubernur pertama yang melakukan sidak air tanah di gedung-gedung tinggi Jakarta. Persoalan air tanah ini bahkan disorot khusus oleh The New York Times.

Sebab-sebab lainnya adalah tentunya perubahan iklim, rawa yang mengering akibat didirikan bangunan, temasuk sampah dan sebagainya,” ujarnya.

“Jadi point saya adalah, penyebabnya sangat kompleks dan saling terkait. Jadi tidak tunggal. Selain faktor-faktor di atas, banjir Jakarta tidak bisa dilepaskan dari keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Adapun Faktor krusial lainnya adalah persoalan tata ruang dan pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane dan pemulihan fungsi kawasan Bopuncur (Bogor-Puncak-Cianjur) sebagai daerah resapan air.

Nah, karena proses pemulihan kawasan hulu ini sifat lintas provinsi dan kementerian, cuma Presiden yang punya kuasa untuk mengoordinasikannya.

Makanya tidak salah saat pak jokowi jadi Gubernur dia sempat mengatakan bahwa banjir jakarta akan lebih mudah diatasi jika beliau jadi presiden. dan sekarang saatnya pak jokowi merealisasikannya janjinya itu.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *