Fahri Hamzah Setuju Dengan Jokowi Terkait Penyadapan

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta, harianperistiwa.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali mengkritik kinerja KPK. Menurutnya, kita harus mengukur kinerja secara riel. Kalau sekadar nangkap-nangkap orang salah, UU ini nggak nyuruh nangkep orang. 

Justru UU ini nyuruh KPK sebagai dokter transisi bekerja untuk mencegah supervisi, koordinasi, monitoring, cuma ini perlu pakai otak,” kata Fahri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (16/9).

Baca Juga  Fahri Hamzah : Ketua KPK Bahlul,Seharusnya Korupsi Hilang,Bukan Tambah Banyak

Namun lanjutnya  yang mengoperate KPK saat ini kan kurang berpikirnya, penyidik-penyidik main otot aja kerjanya. Itulah yang merusak KPK,” ujarnya.

Padahal KPK ini kerjanya supervisi, koordinasi, monitoring. Namun, dalam  waktu 17 tahun KPK berjalan masalah tambah banyak. 

Baca Juga  Fahri Hamzah: Lebih Baik Hidupkan Pemekaran Daripada Bikin Kota Baru

Ia mencontohkan , seperti rumah sakit, kalau pasiennya itu tambah sedikit artinya bagus, ya kan. Tapi karna motif dagang, lebih banyak pasien dianggap lebih bagus, ya salah dong,” cetusnya.

Orang kerjanya itu superti dokter, dokter zaman dulu memang feodal, cuma nyuntik, tapi dokter zaman sekarang nasehati, jadi pasiennya nggak datang-datang.

Menurut Fahri, seharusnya selama 17 tahun KPK berdiri korupsi harusnya ngga ada,” jelasnya.

Sebelumnya KPK menyebut tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU KPK.

Baca Juga  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Sambut Baik Kunjungan Delegasi Parlemen Norwegia

Bohong, Dilibatkan kok, itu ada wawancaranya, ada suratnya itulah, KPK itu ya, bohong dianggap biasa yang  penting untuk memberantas korupsi bohong biasa,” ujar Fahri.

Selain itu, melanggar etik nggak apa-apa yang penting untuk berantas korupsi, melanggar hukum nggak apa-apa yang penting untuk berantas korupsi. 

“Jadi akhirnya memberantas korupsi itu seperti agama. Seperti aliran sesat, nggak boleh dong,” sambungnya.

Pak jokowi telah menyampaikan poin-poin yang setuju dan tidak setuju. Yang tidak setuju salah satunya penyadapan harus izin pengadilan. 

Jadi dalam perdebatannya itu, yang menganggap ini adalah bagian dari criminal justice system secara tepat, maka setiap penyadapan itu izinnya kepada pengadilan.

Tetapi KPK ingin independen mengatakan jangan, lebih baik dikasih ke dewan pengawas yang ada di dalam KPK. Nah, jadi pak Jokowi akhirnya ngambil policy, nggak, biar yang independen aja,” ujarnya.

Jadi bukan nggak ada poin-poin yang disampaikan pak Jokowi itu ada dalam perdebatan. Karena itu dia bisa berbeda Dim nanti dengan DPR. Jadi bukan nggak ada,  memang semua ada dalam perdebatan.

Berikut ada 6 poin kesepakatan revisi UU KPK No 30 th 2002. tentang KPK 

1.Kedudukan Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (KPK), sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahah. Meskipun KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen. Pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk kepada peraturan perundang- undangan di bidang aparatur sipil negara.

2. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan. Namun pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

3. KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia (integrated criminal justice system). Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

4. Di dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan.

5. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah 5 (lima) orang. Dewan Pengawas KPK tersebut, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

6. KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru yang berdasarkan putusan praperadilan.

Penulis : Indra 

Editor   : dV

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Paripurna DPR RI Tetapkan Lima Pimpinan KPK Periode 2019 - 2023

Sen Sep 16 , 2019
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 34 Jakarta, harianperistiwa.com – Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan lima calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) periode 2019-2023, di Gedung Nusantara II, kompleks, Senayan, Jakarta (16/9). Lima nama Pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili […]
Call Now Button
X