ICW: 9 Alasan Presiden Harus Memberhentikan Yasonna Laoly Sebagai Menkum HAM

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Koordinator ICW, Kurnia Ramadhana meminta Presiden Jokowi segera memberhentikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Pasalnya ICW menilai Yasona tidak berpihak pada penegakkan hukum.

Melalui  keterangan tertulisnya, pada Jumat (31/1/2020) ICW merilis beberapa catatan terkait kinerja Menkumham sebagai berikut:

Baca Juga  ICW Desak KPK Bongkar Tuntas Keterlibatan Seluruh Aktor
Baca Juga  ICW: UU KPK Baru Terbukti Memperlambat Kerja KPK
Baca Juga  Perludem: Putusan MK Kado Istimewa Dalam Suasana Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional

1. Menyetujui Revisi UU KPK
Yasonna Laoly diketahui ditunjuk sebagai salah satu Kementerian yang mewakili Presiden dalam pembahasan UU KPK di DPR. Sering kali pernyataan Yasonna menegaskan sikapnya untuk mendukung revisi UU KPK. Padahal seluruh proses dan muatan UU KPK diyakini melemahkan institusi pemberantasan korupsi tersebut.

2. Tidak Mampu Mengelola Lembaga Pemasyarakatan
Sebagaimana diketahui bahwa potret buruk pengelolaan Lapas masih terjadi dan belum mampu diselesaikan oleh Yasonna Laoly selaku MenkumHAM. Puncaknya ketika KPK melakukan tangkap tangan pada pertengahan 2018 lalu di Lapas Sukamiskin, saat itu diketahui adanya praktik suap-menyuap yang melibatkan Kepala Lapas dan warga binaan. Tak hanya itu, beberapa kali terlihat masih banyak sel-sel mewah yang dihuni oleh warga binaan di Lapas Sukamiskin. Bahkan salah satu warga binaan, Setya Novanto, melakukan plesiran ke berbagai tempat pada tahun 2019 lalu.

3. Menolak PerPPU UU KPK
Pada September 2019 lalu Yasonna sempat mengatakan bahwa Presiden tidak perlu mengeluarkan PerPPU KPK. Pernyataan ini tentu tidak tepat dikeluarkan oleh seorang Menteri, sebab bagaimana pun kewenangan PerPPU itu ada pada Presiden. Harusnya Yasonna memahami bahwa mayoritas publik menolak pelemahan terhadap KPK dan mendesak agar Presiden dapat segera menerbitkan PerPPU KPK.

4. Setuju Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dikurangi dalam RKUHP
Yasonna selaku Menteri Hukum dan HAM menyatakan setuju dengan draft RKUHP terkait dengan tindak pidana korupsi. Padahal jelas sekali hukuman bagi pelaku korupsi dalam RKUHP berbeda dengan UU Tipikor. Jika dalam UU Tipikor hukuman minimal bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi adalah 4 tahun, maka dalam RKUHP dikurangi menjadi 2 tahun penjara saja. Di tengah minimnya efek jera bagi pelaku korupsi maka kebijakan tersebut tentu bertentangan dengan semangat pemberantasan praktik korupsi.

5. Ingin Mempermudah Narapidana Kasus Korupsi Mendapatkan Remisi
Pada tahun 2016 lalu Yasonna Laoly sempat mewacanakan ingin merevisi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan ini diatur mengenai pengetatan bagi narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi. PP a quo menyebutkan bahwa remisi dapat diberikan kepada narapidana kasus korupsi jika yang bersangkutan berstatus sebagai justice collaborator.

6. Sempat Disebut Menerima Aliran Dana Proyek KTP-Elektronik
Dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP-Elektronik untuk terdakwa Irman dan Sugiharto nama Yasonna Laoly sempat disebutkan turut menerima aliran dana dari proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Hal ini tertuang dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa KPK. Yasonna diduga menerima sebesar USD 84 ribu.

7. Memberikan Informasi Sesat terkait Keberadaan Harun Masiku
Yasonna Laoly pada tanggal 16 Januari 2020 telah memberikan informasi yang sesat tentang keberadaan Harun Masiku, tersangka pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Saat itu ia berkata bahwa Harun masih berada di luar negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 dan belum kembali ke Indonesia. Padahal berdasarkan penelusuran media Tempo yang pada akhirnya dibenarkan oleh Imigrasi Harun telah kembali dari Singapura pada tanggal 7 Januari 2020 atau satu hari sebelum kejadian tangkap tangan KPK.

8. Melonggarkan Aturan Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Kasus Korupsi
Yasonna berencana untuk memudahkan narapidana kasus korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang dalam muatannya menghapus rekomendasi penegak hukum untuk menilai apakah seorang narapidana layak atau tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

9. Dugaan Konflik Kepentingaan saat Mengikuti Konferensi Pers Tim Hukum PDIP
Pada pertengahan Januari lalu Yasonna mendatangi konferensi pers Tim Hukum PDIP yang menyoal langkah KPK terkait upaya penyegelan kantor DPP PDIP. Saat itu Yasonna berdalih bahwa kehadirannya bukan sebagai Menteri Hukum dan HAM, melainkan sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan PDIP. Bagaimana pun secara etika kehadiran Yasonna tidak dapat dibenarkan, bahkan potensi konflik kepentingan yang bersangkutan amat kental.

By: Indra

Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KEJ, Emang Gue Pikirin, Kamsul Hasan: Prihatin

Jum Jan 31 , 2020
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 31 Jakarta |  harianperistiwa.com – Organisasi Profesi Kewartawanan sangat penting dalam rangka melahirkan jurnalis berkualitas. Namun, bagaimana jika wartawan tidak memiliki organisasi bisakah dikatakan tidak memiliki induk atau wadah profesi ? Ketua  Komisi  Kompetensi Wartawan  (KKW)  PWI,  Kamsul Hasan, SH,  prihatin […]
Call Now Button
X