ICW: “Dewan Pengawas Harus Mencari dan Menggali Kebenaran Materiil Penggunaan Helikopter”

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Sebagaimana diketahui bahwa pada hari Selasa, 25/8/2020, Ketua KPK, Firli Bahuri, menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di Dewan Pengawas (Dewas). Pemeriksaan ini berkaitan dengan penggunaan helikopter jenis helimousine oleh Komjen Pol Firli Bahuri.

ICW menilai, kuat dugaan bahwa perusahaan pemilik helikopter itu memiliki keterkaitan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK.

Baca Juga  ICW Desak KPK Bongkar Tuntas Keterlibatan Seluruh Aktor
Baca Juga  ICW Minta Pimpinan KPK Hentikan Penggusuran Pegawai Berintegritas di KPK

Penggunaan fasilitas tersebut diduga merupakan bentuk pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.

Indonesia Corruption Watch sendiri setidaknya memiliki tiga catatan atas pemeriksaan indikasi pelanggaran kode etik diatas. Pertama, proses pemeriksaan harus menjunjung tinggi transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat.

Menurut ICW, hal ini penting untuk ditegaskan, sebab, Pasal 5 UU KPK telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum.

Terlebih lagi, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Dewas dalam melaksanakan pemeriksaan dan persidangan, berasaskan nilai akuntabilitas dan kepentingan umum.

Ihwal pertanggungjawaban kepada publik juga ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UU KPK. Oleh karena itu, Dewas dilarang menutup diri atas proses dan hasil pemeriksaan terhadap Firli Bahuri.

Kedua, model pembuktian yang dilakukan oleh Dewas diharapkan tidak hanya mengandalkan pada pengakuan dari terperiksa saja.

Dalam konteks ini, materi pemeriksaan sudah barang tentu akan menyoal penggunaan moda transportasi mewah yang digunakan oleh Ketua KPK.

Untuk itu, Dewas mesti terus menggali, jika pengakuan terperiksa menyebutkan bahwa penggunaan transportasi itu berasal dari uang pribadi/gaji, maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah: metode pembayaran apa yang digunakan? Apa melalui pembayaran tunai atau menggunakan jasa perbankan?

Lalu perihal bukti, semestinya terperiksa harus bisa memperlihatkan bukti pembayaran otentik kepada majelis pemeriksa. Tujuannya agar Dewas bisa mendapatkan kebenaran material atas proses pemeriksaan ini.

Ketiga, Dewas perlu melibatkan Kedeputian Penindakan dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK. Hal ini penting, setidaknya untuk melihat lebih jauh, apakah ada potensi penerimaan gratifikasi dari pihak tertentu.

Ketika nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup akan penerimaan gratifikasi dalam bentuk transportasi mewah, maka pemeriksaan etik tersebut dapat dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan, bahkan penyidikan.

Pasal 12 B UU Tipikor dapat digunakan sebagai dasar untuk memproses setiap penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dari pihak tertentu, yang mana ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara.

Proses pemeriksaan ini merupakan ujian besar bagi Dewas. Sebab, selama ini publik menilai  kinerja Dewas terlalu lambat merespon beberapa peristiwa dan kebijakan kontroversi yang dilakukan oleh Ketua KPK, ataupun Pimpinan KPK lainnya yang menyetujui keputusan Ketua KPK.

Kita dapat mencatatnya beberapa hal, misalnya pengembalian paksa Kompol Rossa Purbo Bekti yang tidak prosedural, kaburnya Harun Masiku, hingga kasus yang saat ini tengah diperiksa Dewas terkait dengan penggunaan helikopter.

Apa yang sedang ditangani oleh Dewas terkait dengan indikasi pelanggaran kode etik Ketua KPK perlu dilihat dalam kronik waktu yang lebih luas, termasuk dengan melihat rekam jejak yang bersangkutan selama menjadi pegawai di KPK.

Pasalnya Firli Bahuri, setidaknya selama bekerja di KPK, beberapa kali pernah dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik. Saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, ICW melaporkan indikasi pelanggaran kode etik dimana dirinya melakukan pertemuan dengan seorang kepala daerah yang sedang berperkara di KPK.

Putusan saat itu, Firli Bahuri dianggap terbukti melakukan pelanggaran berat berdasarkan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Tidak hanya itu, ketika masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, muncul petisi dari ratusan pegawai KPK kepada Pimpinan KPK yang mengeluhkan adanya permasalahan serius dalam internal kedeputian penindakan.

Mulai dari keluhan karena adanya hambatan menangani perkara besar sampai pada memberikan perlakuan khusus kepada saksi tertentu yang sedang diperiksa KPK.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Perpusnas Luncurkan Tiga Aplikasi Berbasis Android

Rab Sep 2 , 2020
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 9 Jakarta | harianperistiwa.com – Ditengah masa pandemi Covid-19 Perpustakaan Nasional kembali membuka layanan melalui tiga aplikasi yakni, Ipusnas, Indonesia wanses, dan Kastara. Tiga aplikasi tersebut memudahkan masyarakat membaca dan mendownload program-program yang disuguhkan perpustakaan nasional kepada para pencari informasi. Kelebihan […]
Call Now Button

Cuci tangan, jaga jarak ,pakai masker, stay at home,dan jauhi keramaian..Stay Alive and Alert

X