ICW: Ketua Mahkamah Agung Harus Membentuk Tim Investigasi untuk Mengusut Dugaan Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi!

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Skandal korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Jendral Mahkamah Agung akan segera memasuki babak baru.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menyebutkan bahwa lembaga anti rasuah itu telah melakukan gelar perkara terkait tindak pidana pencucian uang yang kemungkinan dilakukan oleh Nurhadi.

Melalui siaran persnya, terkait hal tersebut, Indonesia Coroption Watch (ICW) menilai, Kinerja cepat dari KPK penting diapresiasi, namun, di luar hal itu publik belum melihat adanya bentuk kerjasama yang baik dari MA untuk dapat membongkar praktik korupsi ini secara lebih menyeluruh,” kata ICW di Jakarta, Senin, (21/9/2020).

Alih-alih dapat berkoordinasi dengan baik,  pada awal Agustus lalu KPK memanggil sejumlah Hakim Agung, namun MA justru terlihat resisten dengan mendalihkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.

Padahal dalam penegakan hukum dikenal asas equality before the law, yang mengamanatkan bahwa setiap orang tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Tak hanya itu, Pasal 112 KUHAP juga telah menegaskan bahwa penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek tersebut wajib hukumnya memenuhi panggilan penegak hukum. Jadi tidak tepat jika dalih SEMA digunakan untuk menghindari proses pemeriksaan di KPK.

Tidak hanya itu, ICW dan Lokataru juga pada periode Juli sampai September juga sempat dua kali mengirimkan surat ke MA, akan tetapi lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi itu sama sekali tidak merespon.

ICW menduga, Ini mengindikasikan bahwa MA menutup diri terhadap koreksi publik dalam penanganan perkara yang melibatkan Nurhadi.

Padahal perkara ini telah mengundang perhatian publik, sebab, korupsi yang dilakukan oleh Nurhadi langsung bersentuhan dengan penegakan hukum dan dengan jumlah besar, mencapai Rp 46 miliar.

Penting untuk diketahui bahwa Nurhadi ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Adapun perkara yang dijadikan bancakan oleh Nurhadi diantaranya: perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi dengan sejumlah perkara di pengadilan. Merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, tugas dan fungsi sekretariat MA tidak bersentuhan langsung dengan penanganan perkara.

Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan: bagaimana Nurhadi bisa mengatur beberapa perkara di MA? apakah ada oknum lain yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara juga terlibat?

Maka dari itu, ICW dan Lokataru mendesak agar:

Ketua Mahkamah Agung segera membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki lebih lanjut perihal keterlibatan oknum lain dalam perkara yang melibatkan Nurhadi;

Mahkamah Agung agar kooperatif dan bekerjasama dengan KPK untuk dapat membongkar tuntas perkara korupsi di internal MA.

Baca Juga  ICW dan Lokataru Desak KPK Menyelidiki Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Nurhadi!
Baca Juga  ICW Mendesak Pemerintah Terbuka Soal Informasi dan Anggaran Covid-19
Baca Juga  ICW Minta Pimpinan KPK Hentikan Penggusuran Pegawai Berintegritas di KPK

Diketahui, Nurhadi adalah Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulai menjabat dari tahun 2011 hingga 1 Agustus 2016. Nurhadi mengajukan surat pengunduran diri pada 22 Juli 2016 dan telah disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 80 TPA tahun 2016.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

LaNyalla minta Kapolri atensi kasus pembunuhan wartawan dan penangkapan anggota Pers Mahasiswa Sulsel

Ming Sep 27 , 2020
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 16 Jakarta | harianperistiwa.com – Kasus pembunuhan terhadap wartawan media online Sulwesion.com, Demas Laira yang terjadi di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mendapat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Hal itu disampaikan LaNyalla di kantor redaksi harian Fajar, Sabtu […]
Call Now Button
X