ICW: UU KPK Baru Terbukti Memperlambat Kerja KPK

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA | harianperistiwa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politikus PDI-P Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif (DPR-RI) melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Sebelumnya,  banyak pihak yang menilai bahwa Pimpinan KPK dan UU KPK yang baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.

Namun, Faktanya justru sebaliknya, UU KPK baru (UU No 19 Tahun 2019)  terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia.

Dalam catatan ICW, setidaknya ada 2 (dua) kejadian penting dan mesti dicermati dalam peristiwa OTT yang melibatkan Komisioner KPU tersebut.

Baca Juga  Eddy Kusuma Wijaya: Harapkan Peran Masyarakat Aktif Dalam Mengawal Kinerja KPK

Foto Istimewa

Koordinator ICW Kurnia Ramadhana menyayangkan kinerja KPK saat melakukan  penggeledahan  di kantor PDIP tidak maksimal dan  lambat.

Disebabkan adanya Pasal 37 B ayat (1) UU KPK baru yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan  mesti atas seizin Dewan Pengawas.

Padahal, dalam UU KPK yang lama (UU No 30 Tahun 2002), untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun,” kata Koordinator ICW, Kurnia Ramadhana, di Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Logika sederhananya, bagaimana mungkin tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti dapat berjalan dengan tepat serta cepat, jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas?

Belum lagi persoalan waktu, yang mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

Baca Juga  Sekjen Demokrat: Kedatangan Andi Arief dan Rachland Nashidik ke PTIK Sebagai Warga Negara

Selain itu, tim KPK diduga dihalang-halangi saat menangani perkara tersebut. Ini penting untuk ditegaskan bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Menurut Kurnia, seharusnya setiap pihak dapat kooperatif dengan proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata.

Sebab, keberlakuan UU KPK justru menyulitkan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah tersebut.

Untuk itu Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar:

Pertama, Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru. Penerbitan PerPPU harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelematkan KPK.

Kedua, KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum.

Baca Juga  Akhirnya Pembakar Kotak Suara di Jambi Ditangkap, Salah Satu Pelaku Caleg PDIP

By: Indra/Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *