Inilah Alur OTT dan Penetapan 4 tersangkanya

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

JAKARTA | harianperistiwa.comKPK menggelar konfrensi pers dalam Kegiatan Tangkap Tangan Komisioner KPU-RI terkait Penetapan Anggota DPR-RI Terpilih 2019-2024, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1).

  1. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan terhadap satu orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan beberapa pihak lain. Dalam proses penyelidikan, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan penerimaan hadiah/janji terkait dengan penetapan anggota DPR-RI Terpilih 2019-2024;
  2. KPK dan KPU duduk bersama dalam konferensi pers ini untuk menyampaikan pada publik bahwa proses hukum ini kami lakukan sebagai bagian dari penyelamatan lembaga KPU, sehingga orang- orang yang bermasalah dapat ditindak dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.
  3. KPK sangat menyesalkan adanya penerimaan hadiah/janji oleh salah satu Komisioner KPU-RI terkait dengan proses penetapan pergantian antar waktu Anggota DPR-RI. Persekongkolan antara oknum penyelenggara pemilu dengan politisi dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap proses demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah dan biaya yang sangat mahal.
  4. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan 8 orang pada Rabu-Kamis, 8-9 Januari 2020 di Jakarta, Depok, dan Banyumas, yaitu:
  • 1) WSE (Wahyu Setiawan) Komisioner Komisi Pemilihan Umum
  • 2) ATF (Agustiani Tio Fridelina) Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu orang kepercayaan WSE
  • 3) SAE (Saeful), swasta
  • 4) DNI (Doni), advokat
  • 5) RTO (Rahmat Tonidaya), asisten WSE
  • 6) IDA (Ika Indayani) keluarga WSE
  • 7) WBU (Wahyu Budiyani) keluarga WSE
  • 8) I, (Ilham) sopir SAE

5. Kronologis Tangkap Tangan:

Baca Juga  DPP LSM LP2H Laporkan Komisi Informasi Banten dan 7 Kepala Desa ke KPK

a. KPK menerima informasi adanya transaksi dugaan permintaan uang oleh WSE pada ATF kemarin, Rabu, 8 Januari 2020;

b. KPK kemudian mengamankan WSE dan RTO di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 12.55 WIB;

c. Kemudian secara paralel, tim terpisah KPK mengamankan ATF di rumah pribadinya di Depok pada pukul 13.14 WIB. Dari ATF, tim mengamankan uang setara dengan sekitar Rp400 juta dalam bentuk mata uang SGD dan buku rekening yang diduga terkait perkara.

d. Tim lain mengamankan SAE, DON, dan I di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat pukul 13.26 WIB.

Baca Juga  Bupati Sidoarjo Terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK

e. Terakhir, KPK mengamankan IDA dan WBU di rumah pribadinya di Banyumas.

f. Delapan orang tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

6. Konstruksi Perkara, diduga telah terjadi:

Baca Juga  Baru deklarasi Jokowi-Ma`ruf,Bupati Pakpak Bharat Remigo kena OTT KPK

a. Awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan DON mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019.

b. Gugatan ini kemudian dikabulkan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu.

c. Penetapan MA ini kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan HAR (Harun Masiku) sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut.

d. Namun, Tanggal 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan RIEZKY APRILIA sebagai pengganti Alm. Nazarudin Kiemas.

e. Dua pekan kemudian atau tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg.

f. SAE menghubungi ATF dan melakukan lobi untuk mengabulkan HAR sebagai PAW.

g. Selanjutnya, ATF mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari SAE, kepada WSE untuk membantu proses penetapan HAR dan WSE menyanggupi membantu dengan membalas: “Siap, mainkan!”

h. Untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR-RI pengganti antar waktu, WSE meminta dana operasional Rp900 juta.

i. Untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan dua kali proses pemberian,

yaitu:
a. Pertengahan Desember 2019
i. Salah satu sumber dana (sedang didalami KPK) memberikan uang Rp400 juta yang ditujukan pada WSE melalui ATF, DON dan SAE;
ii. WSE menerima uang dari dari ATF sebesar Rp200 juta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan;
b. Pada akhir Desember 2019,
i. HAR memberikan uang pada SAE sebesar Rp850juta melalui salah
seorang staf di DPP PDIP.
ii. SAE memberikan uang Rp150juta pada DON;

iii. Sisanya Rp700 juta yang masih di SAE dibagi menjadi Rp450 juta pada ATF, Rp250 juta untuk operasional;
iv. Dari Rp450 juta yang diterima ATF, sejumlah Rp400 juta merupakan suap yang ditujukan untuk WSE, Komisioner KPU. Uang masih disimpan oleh ATF.

j. Pada Selasa, 7 Januari 2020 berdasarkan hasil rapat Pleno, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan HAR sebagai PAW dan tetap pada keputusan awal;

k. Setelah gagal di Rapat Pleno KPU, WSE kemudian menghubungi DON menyampaikan telah menerima uang dan akan mengupayakan kembali agar HAR menjadi PAW;

l. Pada Rabu, 8 Januari 2020, WSE, Komisioner KPU meminta sebagian uangnya yang dikelola oleh ATF (setelah hal ini terjadi, tim KPK melakukan OTT). Tim menemukan dan mengamankan barang bukti uang RP400 juta yang berada di tangan ATF dalam bentuk Dollar Singapura.

7. Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau terkait penetapan anggota DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024.

8. Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka:
Sebagai penerima
a. WSE (Wahyu Setiawan, tidak dibacakan) Komisioner Komisi Pemilihan Umum

b. ATF (Agustiani Tio Fridelina, tidak dibacakan) Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu,orang kepercayaan WSE

Sebagai Pemberi
a. HAR (Harun Masiku, tidak dibacakan)
b. SAE (Saeful, tidak dibacakan), swasta

9. Para tersangka tersebut disangkakan:

a. Sebagai Penerima:

Disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sebagai Pemberi:

Disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

10. KPK meminta tersangka HAR segera menyerahkan diri ke KPK dan pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap koperatif.

11. KPK berharap masyarakat dapat mengawal proses penanganan perkara ini karena dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani ini terkait dengan aspek mendasar dalam proses demokrasi yang sedang kita jalani.

By: lusiana/Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *