Ketum LSM-LP2H: Dugaan Pelanggaran Infrastruktur merajalela Di Kabupaten Tangerang

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Kab.Tangerang, harianperistiwa.com – Peran serta masyarakat dalam pembangunan seakan tidak ada arti bagi oknum pemerintahan Kab. Tangerang.

Ketua Umum LSM Lembaga Pancasila Pemerhati Hukum dan Ham ( LP2H ) Ilham mengatakan banyaknya kasus dugaan korupsi di kabupaten Tangerang seakan tidak tersentuh oleh hukum,” kata Ilham, di Kantornya, Rabu (10/7/2019).

“Ada beberapa temuan kami terkait dugaan pelanggaran penyalah gunaan wewenang oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ). 

Adapun beberapa temuan kami tersebut merupakan pelanggaran infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa.

Sementara pekerjaan tersebut tidak sesuai RAB namun, anehnya inspektorat menerima hasil pekerjaan kontraktor yang bermasalah dan tidak sesuai perjanjian kontrak kerja.

Baca Juga  LSM-LP2H: Sejarah Konvensi Hak Anak Belum diMengerti Oleh Pemerintah Kab.Tangerang Gemilang Prov Banten.

Padahal presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintqh ( PP ) nomor 43 tahun 2018. Tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

PP tersebut sangat jelas bahwa presiden mengisyaratkan bahwa peran dari masyarakat maupun pemerhati-pemerhati hukum ikut terlibat langsung dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana koruosi,” kata Ilham.

Artinya bagi masyarakat yang mengetahui terjadinya suatu perbuatan melawan hukum, bisa melaporkan kepada penegak hukum dan akan mendapatkan penghargaan bahkan berupa uang Rp 200 juta.

Namun, yang jadi pertanyaan kami seberapa kuatkah pemerintahan Kab. Tangerang sehingga laporan-laporan kami dari lembaga swadaya masyarakat LP2H tidak di gubris,” kata Penggiat Hukum dan HAM itu.

Baca Juga  KPK Akan Menghukum Mati Bagi Korupsi Dana Covid-19

Lalu apakah hukum itu tidak berpihak kepada kepentingan rakyat ?, padahal kedaulatan ada ditangan rakyat, kedaulatan hukum ada pada hukum, kedaulatan negara ada pada negara.

Hal ini tidak disadari oleh pihak inspektorat maupun SKPD kabupaten Tangerang, jika hal ini dibiarkan, lalu mau dibawa keman negara ini ?

Penulis  : Indra

Editor    : Agus N

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Babak Akhir Seleksi Capim KPK Meloloskan 13 Polri, Dari TNI Gagal

Kam Jul 11 , 2019
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 26 Jakarta, harianperistiwa.com – Seleksi administrasi calon pimpinan ( Capim ) KPK telah memasuki babak akhir seleksi. Dari 192 pendaftar ada 13 dari anggota Polri, mereka lolos semua dalam seleksi administrasi capim KPK. Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih mengatakan, artinya […]
Call Now Button
X