Komisi Informasi Banten Nyatakan SKT LSM-LP2H Yang dikeluarkan Pemerintah Banten Legal Standing, LSM-LP2H: Tangkap Komisi Informasi Berani Melawan Hukum

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry


Tangerang, harianperistiwa.com –  Pernyataan Komisi Informasi ( KI ) Banten secara tertulis yang mengatakan LSM-LP2H tidak memiliki kedudukan hukum ( Legal Standing ) sangat bertentangan dengan UU RI nomor 17 tahun 2013 dan UU RI nomor 16 tahun 2017, sebagai pengganti UU RI nomor 17 tahun 2013.

Adapun UU yang lama masih berlaku sejauh tidak bertentangan dengan UU yang baru,” kata Ketua Umum DPP LSM-LP2H Ilham, kepada harianperistiwa.com, Sabtu, 1 Juni 2019.

Menurut Ilham, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Komisi Informasi Banten yang menyalahi wewenangnya serta keluar dari SOP jelas sekali KI Banten telah menentang UU yang dibuat dan disahkan pemerintah khususnya DPRD.

Baca Juga  Kasus Pelindo ll Rugikan Negara Mencapai Rp 14,68 Triliun.

Padahal jabatan Komisi Informasi Banten diangkat oleh Gubernur dan di setujui DPRD. Sangat tidak mungkin ada tekanan Gubernur kepada KI Banten.

Kami menduga keras aktornya oknum anggota DPRD yang secara berkolaborasi melawan hukum sehingga KI Banten dengan beraninya menentang hukum yang seharusnya jadi pedoman dalam mengambil keputusan,” kata Ilham.

Padahal UU nomor 14 tahun 2008 sebagai bahan baku KI sudah dijelaskan bahwa ormas yang tidak berbadan hukum  di sahkan pemerintah melalui menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ), artinya ormas tersebut sah secara hukum, dan memiliki kedudukan hukum ( Legal Standing ).

Sementara ormas yang berbadan hukum seperti yayasan disahkan melalui surat Menkumham dengan syarat ada izin prinsip dan izin operasional tapi tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) 

Baca Juga  BPJS Kesehatan Defisit, Pemerintah Akan Naikan Iuran BPJS Kesehatan

Artinya ormas atau LSM yang tingkat provinsi tidak berbadan hukum, tapi memiliki SKT yang dikeluarkan oleh pemerintah Gubernur/Walikota melalui Kesbangpol. 

Artinya LSM-LP2H telah memiliki kedudukan hukum ( Legal Standing ). Komisi Informasi Banten sebagai pemeriksa legal Standing termohon dan pemohon dalam sidang Ajudikasi non Ligitasi tidak berpedoman kepada undang-undang,” ujar Ilham.

Kami meminta pihak penegak hukum agar menindak secara hukum Komisi Informasi dan menangkap aktor dibelakang Komisi Informasi Banten.

Diketahui sebelumnya, LSM-LP2H melaporkan pelanggaran sejumlah Kepala Desa terkait pengelolaan dana desa yang tidak transparan. Hal tersebut dilaporkan kepada Komisi Informasi Banten dengan dugaan pelanggaran Dana Desa, setelah disidangkan oleh KI Banten dan dinyatakan LSM-LP2H tidak memiliki kedudukan hukum ( Legal Standing )

Baca Juga  Dugaan Kejahatan Infrastruktur Merajalela di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Penulis  : Indra

Editor    : dV

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *