Komisi IX DPR Pertanyakan Hasil Uji Klinis, Izin Edar dan Sertifikat Halal Vaksin Sinovac

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com -Pemerintah mengumumkan sudah mendatangkan 1,2 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac, China. Kedatangan vaksin Sinovac ini dilakukan secara terbuka dengan melakukan live streaming dan disaksikan ratusan ribu masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan, bahwa vaksin Sinovac belum keluar hasil uji klinis tahap III. Selain itu, seluruh vaksin Covid-19 yang nantinya beredar di Indonesia wajib mengantongi izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat Emergency Use Authorisation (EUA) sudah terpenuhi.

Mufida menyebutkan, semangat dan optimisme dalam perang melawan pandemi memang perlu digaungkan. Catatannya, ujar dia, informasi yang disampaikan harus lengkap,jelas dan valid sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

“Kami saja di Komisi IX resah karena belum tahu pasti hasil uji klinis, izin edar BPOM dan setifikasi halalnya bagaimana?” ungkap dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/12/2020).

Baca Juga  Mufida: Peran Pers Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Sangat Dinanti
Baca Juga  Rumah Sakit Yang Tidak Terakreditasi Tetap Harus Melayani Peserta BPJS Kesehatan

Mufida menyayangkan cara komunikasi pemerintah sejak awal pandemi yang sering sepotong-sepotong dan kurang komprehensif. Ia menyebut pemerintah seharusnya belajar dari masukan dan catatan dari banyak pihak.

“Kedatangan vaksin Sinovac ini perlu ditambahkan informasi bagaimana hasil uji klinis tahap III dan sudah sampai dimana izin edar dari BPOM dan sertifikasi Halal. Saya lihat belum ada narasi itu dalam informasi kedatangan vaksin saat ini,” sebut Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.

Selain cara komunikasi yang tidak utuh, Mufida juga menyoroti terbukanya opsi vaksinasi dilakukan oleh BUMN sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menkes tentang penetapan jenis vaksin dan pelaksanaan vaksinasi coronavirus.

Mufida menyebut ada klausul vaksinasi mandiri bisa dilakukan oleh BUMN. Sebaiknya klausul ini harus disertai dengan mekanisme atau aturan bahwa pengelolaan vaksin ini tidak dengan sistem pengelolaan ‘bisnis as usual’. Ia menekankan rakyat sedang dalam situasi berat saat ini.

“Jangan terjadi perang harga yang kemudian justru lebih kuat motif ekonomi dibandingkan penanganan kesehatan masyarakat dalam masa pandemi,” sebut dia.

Secara ideal, seharusnya vaksinasi dalam rangka pencapaian kekebalan kelompok (herd immunity) merupakan kewajiban negara, sebab kekebalan kelompok ini bagian dari strategi penanganan bencana untuk mencapai herd immunity.

By: Indra

Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KPORI Dukung Langkah Polri Dalam Menangani Keadaan Darurat

Jum Des 11 , 2020
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 156 Bogor | harianperistiwa.com – Kumpulan Penghimpun Organ Rakyat Indonesia (KPORI) menilai insiden penembakan di KM 50 murni hukum bukan masalah agama. Melalui pernyataan tertulisnya KPORI memberikan sikap sebagai berikut: Kami Kumpulan Penghimpun Organ Rakyat Indonesia (KPORI) beserta Komunitas Kasundaan Pelestari […]
Call Now Button
X