LeCI: Korupsi Suap PAW Dapat Berujung Pembubaran Partai, Dan Menyeret Komisioner KPU Lainnya

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA | harianperistiwa.com – Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M. Rizqi Azim, mengapresiasi kinerja ketua KPK yang baru meski terbilang masih seumur jagung tetapi bertanggung jawab dalam penindakan korupsi demokrasi terkait kasus suap PAW Anggota DPR RI PDIP.

Menurut LeCI, Walaupun tanda tangan sprindiknya masih oleh ketua KPK yang lama Agus Rahardjo Cs. Namun, KPK yang baru telah bekerja profesional dan penuh tanggung jawab dalam pemberantasan Korupsi,” ujar praktisi hukum itu.

Baca Juga  KPK Tidak Ada Izin, Hasto: Yang Kami Harapkan Surat Izin dan Mekanisme

Selain itu, pengusutan jangan hanya terbatas dalam lingkup second player saja. Bongkar sampai intelektual dader ( main actor),” kata Rizqi, melalui pesan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Baca Juga  ICW Desak KPK Bongkar Tuntas Keterlibatan Seluruh Aktor

Berkaitan hal tersebut, LeCi menyesalkan struktur KPU yang ikut bermain dalam kasus suap PAW dan menjadi catatan terburuk di awal tahun terkait proses demokrasi di indonesia.

Oleh karna itu, LeCI  meminta harus diadakan investigasi mendalam terkait keterlibatan komisioner KPU lainnya.

KPK  harus membuka dan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terkait keterlibatan DPP PDIP dalam kasus ini.

Baca Juga  Politisi PDI P: PSI Harus Paham Tata Krama Politik Dan Hukum

Baca Juga  Bupati Sidoarjo Terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK

Dalam penelitian LeCi, Tentunya dalam instruksi PAW, koordinasi dengan pimpinan DPP sangat signifikan.

Adapun dalam penelitian LeCI tentang peran partai dalam Korupsi. Maka terlihat  jelas alur komando dari pimpinan partai terhadap perintah yang menyebabkan lahirnya KKN.

Alur Scientific revolution of Corruption menyebutkan peranan kelompok terhadap timbulnya indikasi korupsi berada pada urutan kedua setelah personal power.

Ini merupakan momen penting bagi KPK untuk memberikan pesan anti korupsi yang paripurna sebelum perhelatan pilkada 2020.

LeCi menilai, keterlibatan komisioner KPU WS tidak berdiri sendiri. Menurutnya, dalam elemen peran korupsi aktor tidak berdiri sendiri dan kemudian  dikaitkan fungsi dan wewenang komisioner bersifat kolektif.

Maka dalam Kasus ini juga harus di jelaskan secara terang benderang oleh pimpinan KPU untuk menjawab kekecewaan publik.

Dan jangan sampai mendegradasi demokrasi langsung, sehingga jangan sampai persoalan ini menjadi alasan DPR mengubahnya kembali menjadi Demokrasi Tidak Langsung.

Selain KPK mempunyai momentum dalam pembubaran partai dengan mengusut tuntas korupsi yang dilakukan oleh partai dalam hal ini PDIP.

Maka dalam elemen pembubaran partai yang terkuat adalah keterkaitannya dengan keterlibatan pimpinan partai sebagai entitas dalam aktor intelektual korupsi

By: Indra/Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *