Legislator : Apresiasi kinerja KPK terkait OTT kepala Daerah.

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta – Anggota Komisi ll DPR RI, Irjen Pol (Purn) Eddy Kusuma Wijaya apresiasi atas kinerja KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah Kepala Daerah.

Eddy menilai, Memang kasus korupsi ini sudah sejak lama kita bahas waktu di Komisi lll, karna kasus korupsi di Indonesia sudah sangat masif dan sistimatis sehingga dalam melakukannya pun penegak hukum mulai dari Kejaksaan Agung, Polri, maupun KPK harus dengan upaya – upaya terstruktur, sehingga bisa meminimalisir korupsi di daerah – daerah, di Indonesia pada umumnya,” ujar Eddy, kepada harianperistiwa, Senin, 29,10, kompleks DPR, Senayan Jakarta.

Baca Juga  PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI PEMBUKAAN MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2018–2019 dengan Judul " Demokrasi Adalah Adu Visi, Bukan Caci Maki "

Eddy mengakui, penegak hukum Polri, maupun Jaksa Agung dalam mengungkap kasus korupsi memang dirasa sangat minim, jadi harapan kita saat itu satu-satunya KPK.

KPK ini dibentuk karna kurangnya penanganan kasus korupsi oleh Polri dan kejaksaan.

Oleh karnanya, KPK harus benar – benar serius dalam penegakan hukum jangan hanya mengungkap kasus-kasus kecil, KPK harus mampu mengungkap jaringan – jaringan yang besar sehingga bisa menciptakan efek jera pada pelaku korupsi yang ada di Indonesia.

Nah, ini yang harus diperhatikan, KPK harus punya strategi dengan memanfaatkan informasi-informasi dari masyarakat.

Selain itu, Presiden sudah mengeluarkan perintah ” barang siapa yang memberikan atau melaporkan tindak pidana korupsi kepad penegak hukum akan diberikan bonus atau penghargaan berupa uang sebesar Rp. 200 juta,  ini perlu kita apresiasi,” kata politisi PDI P itu.

Baca Juga  Ketum PPP Romahurmuziy Kena OTT KPK, Sempat Linglung saat Masuk Gedung KPK

Lebih lanjut kata mantan Jendral itu, kasus korupsi ini sangat merugikan negara, serta memperlambat kesejahteraan kemajuan bangsa kita. Oleh karna itu Korupsi harus di bersihkan.

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah bagi yang melaporkan tindak pidana korupsi ini, jangan lihat dari jumlah uang yang diberikan, tapi bagaimana upaya pemerintah dengan bermacam cara untuk melibatkan masyarakat luas dalam memberantas tindak pidana korupsi yang sudah masif dan sistimatis.

Penulis : Indra
Editor   : Ade Drm

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KPK tetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan jadi tersangka.

Rab Okt 31 , 2018
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 8 Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum bisa menjawab siapa yang akan menggantikan kursi wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan paska ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemberian fee Dana Alokasi Khusus (DAK) pada […]
Call Now Button

Cuci tangan, jaga jarak ,pakai masker, stay at home,dan jauhi keramaian..Stay Alive and Alert

X