Legislator Dorong Panitia Seleksi CPNS Kawal Praktik Makelar

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA | harianperistiwa.com Anggota Komisi II DPR RI, Endro Suswantoro Yahman berharap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  tahun 2020 lebih diprioritaskan kepada Guru honorer.

Seperti pada rapat hari ini Menpan RB sudah menyetujui bahwa penerimaan CPNS diprioritaskan kepada masyarakat asli Papua dibanding yang diluar Papua.

Selain itu, kita  juga  minta kalau pasigrietnya  diturunkan tidak  mengurangi  kualitas  dari  peserta CPNS,” kata Endro, usai Rapat dengan Menpan RB, di Gedung KK II, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (20/1/2020).

“Jadi hasilnya tetap baik, Walaupun pasigrietnya diturunkan supaya apa,  supaya seleksi ini jangan terlalu sedikit yang lulus,” tambahnya.

 Diketahui sebelumnya, Aturan tentang pengangkatan tenaga Honorer K-2 menjadi CPNS ini sebenarnya merupakan janji Pemerintah yang sudah lama diatur sejak tahun 2005 dalam PP Nomor 48 Tahun 2005.

Baca Juga  Fraksi Gerindra Panggil Anggotanya Terkait RUU Ketahanan Keluarga

“Jangan sampai kegagalan dimasalalu terulang dimana pada tahun 2018 penerimaan sekitar delapan persen pasigrietnya nah, ini kan akhirnya yang dibutuhkan tidak sama dengan yang lulus.

Pada akhirnya yang tidak lulus banyak, sementara yang dibutuhkan banyak  yang lulus sedikit.

Ini betul-betul harus dikawal sehingga proses seleksi dan penerimaan CPNS ini bisa berjalan sesuai harapan dan bebas dari praktik pencaloan.

Menurutnya, dalam waktu tiga minggu ini banyak wilayah- wilayah dimana bisa terjadi praktik maklar CPNS, dimana saat peserta sedang kebingungan menunggu hasil lulus atau tidaknya sebagai CPNS.

” Jadi harus dipersempit  waktu pengumuman supaya kelulusannya lebih cepat.

Kedua panitia seleksi harus menerima dan menginformasikan kalau ada sanggahan dari peserta  kok dia sudah mengerjakan tapi tidak lulus. “Jadi panitia harus siap memberikan informasi sejelas- jelasnya.

Adapun Persoalan P3K terdahulu tinggal menunggu praturan dari Presiden dari sisi payung hukumnya dan ini sudah masuk di kementerian keuangan kemungkinan dalam waktu dekat akan dikeluarkan.

” Nah, saat rapat tadi saya juga minta supaya yang sudah lulus diberikan SK dan disesuaikan dengan anggaran daerah, karna yang mengganji daerah.

Jangan sampai SK nya turun, tapi APBD nya sudah diketok. Seperti yang terjadi dilampung tenggamus, SK sudah turun bulan Desember tapi tidak berani memasukan gaji pegawai P3K,  hanya sebagai honor. Jadi ini harus disesuaikan.

Selain itu, persoalan K2 yang masih gantung jumlahnya sekitar empat  ratus ribuan.  Pemerintah juga harus legowo dan kalau bisa diselesaikan dan diangkat PNS.

Endro mengakui belum ada perubahan terkait regulasi namun, harus ada seperti peraturan Menteri lah. Jadi regulasinya belum berubah selama UU ASN nya  belum berubah.

Adapun bagi mereka yang tidak lulus kemaren masih bisa mengikuti kembali sejauh persyaratan ketentuan batas maksimal usia 35  tahun, itu masih bisa untuk mengikuti kembali. Mudah-mudahan ini bisa masuk dalam Prolegnas tahun ini.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Wartawan Antara Dikeroyok Orang Tak Dikenal

Sel Jan 21 , 2020
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 6 Jakarta | harianperistiwa.com – Kasus  pengeroyokan terhadap wartawan kembali terjadi oleh sekelompok orang terhadap wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Teuku Dedi Iskanda, di Meulaboh, Aceh Barat. Akibat pengeroyokan tersebut, Dedi harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Pengeroyokan […]
Call Now Button

Cuci tangan, jaga jarak ,pakai masker, stay at home,dan jauhi keramaian..Stay Alive and Alert

X