Legislator: Pemerintah Tidak Boleh Menganggap Honorer Beban Negara

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Persoalan honorer K2 masih menjadi PR Pemerintah dan Komisi II DPR. Pasalnya sedikitnya kesempatan bagi pekerja honorer untuk menjadi CPNS.

Untuk mengurai persoalan tersebut komisi II DPR, telah membentuk panja dan saat ini sedang berjalan.

Baca Juga  Legislator Dorong Panitia Seleksi CPNS Kawal Praktik Makelar

Anggota Komisi II DPR, Endro Suswanto Yaman mengatakan, komisi II meminta pemerintah menyusun roadmap penyelesaian pegawai honorer yang masih belum selesai dari tahun ketahun,” kata Endro, kepada harianperistiwa, di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, (6/2/2020).

Baca Juga  Globalisasi sebuah kekuatan dalam Perkembangan Revolusi Ekonomi

Diketahui sebelumnya, pembiayaan tenaga honorer diserahkan ke Pemda masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah tersebut.

Tujuannya adalah agar tidak mengganggu alokasi dana pembangunan di daerah.

Jadi bukan beban pemerintah pusat. Karna pembiayaan honorer akan mempengaruhi beban Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Endro, pembiayaan tenaga honorer yang akan ditanggung daerah, bisa mempengaruhi alokasi pembangunan di daerah.

Oleh karna itu Pemerintah tidak boleh menganggap bahwa pegawai honorer menjadi beban negara, tapi memang harus diselesaikan secara baik dengan roadmap yang baik,” kata politisi PDIP itu.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Cuci tangan, jaga jarak ,pakai masker, stay at home,dan jauhi keramaian..Stay Alive and Alert

X