LSM-LP2H: Kinerja Inspektorat Kab.Tangerang Perlu di Uji di MK, Pekerjaan Tidak Sesuai RAB di Terima

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry


Tangerang, harianperistiwa.com – Pembangunan dibidang Infrastruktur sangat penting untuk  meningkatkan ekonomi dan menunjang APBN maupun APBD.

Namun Infrastruktur juga bisa bermasalah jika tidak dikelola oleh Sumberdaya Manusia yang berkualitas.

Ketua DPP LSM-LP2H Ilham mengatakan, modus korupsi dibidang infrastruktur kian merajalela di kabupaten Tangerang. 

Inspektorat dijadikan tameng yang menangkis laporan pelanggaran dari Pengguna Anggaran ( PA ) pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasalnya hasil pekerjaan yang diserahkan kontraktor yang tidak sesuai Bistek dan RAB masih diterima oleh PPTK. Padahal sanksi tertulis sangat jelas dalam perjanjian bahwa kontraktor harus mengulangi pekerjaan tersebut karna tidak sesuai Bistek dan RAB,” kata Ketua DPP LSM-LP2H, Minggu, 2 Juni 2019.

Baca Juga  LSM-LP2H: Siapakah Oknum Dibelakang Komisi Informasi Banten, Sehingga Berani Melecehkan Pemerintah Kab.Tangerang

Hal itu dapat dilihat dari foto progres fisik kegiatan saat serah terima kepada SKPD Pengguna Anggaran, Mulai dari MC 0%, MC 50%, MC 100%. Namun, SKPD pengguna Anggaran tidak melakukan sanksi kepada penyedia barang/jasa pemerintah,” tambah Ilham.

Sangat jelas SKPD telah menyalahi wewenangnya. Hal tersebut sangat jelas unsur pidananya sesuai UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Anehnya, inspektorat tidak melaporkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan SKPD kepada penegak hukum, ini sangat aneh,” kata Ilham.

Sebelumnya, SKPD Pengguna Anggaran tersebut dengan entengnya menjawab surat konfirmasi yang dikirim LSM-LP2H terkait pelanggaran tersebut, kan ada inspektorat yang melakukan audit, kalau ada pelanggaran dari kontraktor nanti akan ada ganti rugi,” kata SKPD (PA) menjawab surat LSM-LP2H.

Baca Juga  Ketum LSM LP2H: Dana Desa Sasaran Penjarahan Oknum Kepala Desa

Modus pelanggaran tersebut dari kontraktor disinyalir adanya fee kepada pihak-pihak pemberi proyek sehingga hasil pekerjaan tetap diterima, walaupun tidak sesuai Bistek dan RAB.

Fee alias dana kemitraan dari kontraktor kepada SKPD sebesar 10%, lalu uang kontrak 5% buat kasi ekbang di SKPD Kecamatan, uang kontrak tersebut untuk Kordinasi dengan BPKAD sambil menyerahkan hasil kegiatan pekerjaan infrastruktur, menyerahkan Surat Perintah Membayar ( SPM ), serta salinan SPK dokumen kontrak.

Selain itu lanjut Ilham, mana mungkin BPKAD menerima dokumen yang tidak sesuai fakta, diduga adanya uang Kordinasi sehingga BPKAD menerbitkan SP2D empat rangkap yakni :

Rangkap 1 buat Bank BJB, rangkap 2 buat Bupati, rangkap 3 buat Arsip, rangkap 4 buat penanggung jawab Anggaran.

Baca Juga  Agun Gunandjar S: Munas Golkar Adalah Ujian Bathin Bagi Kita Semua

Rangkaian tersebut adalah sistem, yang rusak parah alias berantakan, lalu seperti apa SOP inspektorat sehingga perbuatan rakayasa inspektorat tersebut merugikan APBD.

Penulis  : Indra

Editor    : Agus N

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *