LSM-LP2H: Siapakah Oknum Dibelakang Komisi Informasi Banten, Sehingga Berani Melecehkan Pemerintah Kab.Tangerang

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry


Tangerang, harianperistiwa.com –  Sengketa informasi publik antara DPP LSM-LP2H dengan tujuh  Kepala Desa kecamatan rajeg kab. tangerang banten berujung panjang. Pasalnya temuan dugaan pelanggaran dana Desa oleh LSM -LP2H di tujuh Desa kabupaten Tangerang.

Temuan tersebut sempat disidangkan sampai sembilan kali sidang oleh Komisi Informasi Banten terkait laporan LSM-LP2H secara tertulis kepada Komisi Informasi Banten.

KI sempat mengapresiasi laporan kami dan meregistrasi kelengkapan LSM-LP2H kemudian disidangkan. Dalam sidang pertama sampai sidang ke sembilan ke tujuh kepala Desa tidak pernah menghadiri sidang sengketa alias tidak kooperatif. Sementara kami selalu hadir dalam persidangan sampai berakhirnya sidang,” ungkap Ilham.

Ketujuh Kades yang dilaporkan tersebut bernama, Yanto Firmanyo kades Rajeg, H.Misar kades Daon, Gahri Suheri kades Ranca Bango, Saumin kades Tanjakan, Uti kades Tanjakan Mekar, Eliyah kades lembang sari, Fadilah kades Mekar Sari.

Baca Juga  LSM-LP2H: Apa Yang Membuat SKPD Kec.Pakuhaji dan Kec. Sukadiri Tidak Merasa Takut Dengan Hukum ?

Kami menduga keras ketujuh kepala desa tersebut terindikasi korupsi dana desa terkait pengalokasian dana pemberdayaan masyarakat desa yang tidak jelas,” pungkas Ilham.

Sebelumnya, kami mengirimkan surat konfirmasi kepada para kepala desa tersebut namun, tidak mendapatkan tanggapan bahkan kami sempat mau disuap, tapi kami tolak lalu kami ajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi ( KI ) sehingga berlanjut ke sidang Ajudikasi non ligitasi.

Namun, saat registrasi awal ada yang aneh pada Ketua Kimisioner Komisi Informasi ketika melihat surat tugas LSM-LP2H yang secara resmi diketahui dan ditandatangani serta stempel resmi oleh beberapa instansi pemerintahan Kab.tangerang seperti, Kajari, Polres, Kodim 0510, Bupati Tangerang sebagai yang mengetahui legal Standing LSM-LP2H.

Baca Juga  Asap Tebal di Gedung DPR Akibat Sistem Aerosoll Eror

Ya kami telah melaporkan beberapa waktu yang lalu terkait temuan anggota kami  di lapangan,” kata Ketua Umum DPP  LSM-LP2H Ilham, saat ditemui harianperistiwa.com, dikantornya, Kamis, 31, Mei 2019.

Ilham sangat menyayangkan keputusan Komisi Informasi ( KI ) Banten, pada akhir sidang yang ke sembilan menyatakan dalam amar putusannya bahwa LSM-LP2H tidak memiliki kedudukan hukum ( legal Standing )

Padahal keberadaan lembaga kami sangat jelas dan terdaftar di pemerintahan, baik di Kesbangpol yang mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ), DPRD, Kejari, Polres dan TNI,” kata Ilham.

Jadi sangat jelas pernyataan KI tersebut melawan hukum dan menentang UU RI nomor 17 tahun 2013 tentang ormas dan UU RI nomor 16 tahun 2017 tentang ormas karna lanjut Ilham, yang mensyahkan LSM-LP2H kami adalah pemerintah. Jika KI menyatakan LSM LP2H tidak sah, maka pemerintah juga tidak sah ? Lalu kemudian Kajari, Kodim, Polres yang mengetahui dipandang tidak sah juga,” cetus Ilham.

Baca Juga  LSM-LP2H: Kinerja Inspektorat Kab.Tangerang Perlu di Uji di MK, Pekerjaan Tidak Sesuai RAB di Terima

Oleh karnanya kami DPP LSM-LP2H mengambil langkah melaporkan Komisi Informasi Banten ke Mabes Polri dan Mabes TNI.

Penulis  : Indra

Editor    : Agus N

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *