MAKI: KPK Harus Tuntaskan Penggeledahan di DPP PDIP, Usut Pihak-Pihak Pemberi Suap

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA | harianperistiwa.comKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mendukung sepenuhnya langkah KPK untuk menuntaskan OTT terhadap komisioner KPU.

KPK harus bertindak tegas dan segera melakukan investigasi menyidik pihak-pihak yang diduga terlibat dalam menyediakan uang suap.

Jika ditemukan dua alat bukti, maka segera ditetapkan sebagai tersangka,” kata Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), melalui selulernya, di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Baca Juga  Ancamannya Riel, Presiden Jokowi Perintahkan Mensesneg dan Seskab Koordinasikan Pengamanan Pejabat

Menurut Boyamin, Dalam  pengembangan kasus KPK harus segera menuntaskan penggeledahan dan penyitaan terhadap kantor DPP PDIP yang tertunda.

Jika perlu menerapkan pasal menghalangi penyidikan bagi pihak-pihak yang turut merintangi penggeledahan dan penyitaan oleh KPK.

Sementara diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan telah menerima surat pengajuan pergantian antar waktu (PAW) dari sejumlah fraksi-fraksi di DPR.

Terkait anggota PAW dari PDI-P, Puan menyatakan DPR baru menerima dua nama untuk menggantikan Juliari Batubara yang menjabat Menteri Sosial dan Yasonna Laoly yang menjabat Menteri Hukum dan HAM.

Baca Juga  Aksi Demo Mahasiswa Tolak RUU KPK dan RUU KUHP

Baca Juga  Bupati Sidoarjo Terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK

Baca Juga  ICW Desak KPK Bongkar Tuntas Keterlibatan Seluruh Aktor

Karena beliau berdua merupakan politisi dari PDI-P, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet,” kata Puan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Ketua DPR itu menegaskan tidak ada nama lain dari PDI-P yang diajukan ke DPR. Hal ini terkait dengan dugaan keterlibatan suap antara politikus PDI-P Harun Masiku dengan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait PAW di DPR,” ungkapnya.

Baca Juga  Tanggapan ICW Soal OTT KPK di Sidoarjo

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politikus PDI-P Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu  (PAW)

“Sebagai pihak pemberi Har (Harun Masiku) dan Sae (Saeful), pihak swasta,” ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

By: Indra/Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *