Masinton: RUU KPK Bisa di Pertanggung Jawabkan, Tidak Ada Keraguan Untuk Merevisi UU No 30 Tahun 2002 Terhadap KPK

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta, harianperistiwa.com – Rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) masih terus bergulir.

Sejak disahkan sebagai revisi undang-undang inisiatif DPR dalam sidang paripurna pada Kamis (5/9), banyak menuai kritikan  dari berbagai pihak termasuk KPK.

Diketahui, DPR dituding punya agenda melemahkan KPK. Pasalnya, selain rencana revisi Undang-undang ini muncul secara tiba-tiba, sejumlah pasal dalam RUU tersebut diduga bakal melemahkan KPK.

Namun, hal tersebut dibantah komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu. Ia menegaskan saat ini sudut pandang publik berbeda dibanding 10 tahun lalu.

Siapapun yang mengkritik KPK dianggap melemahkan KPK. Kalau sekarang, publik tidak lagi melihat bahwa mengkritik itu bagian dari pelemahan KPK, tetapi bagian dari perbaikan sistim,” kata Masinton, usai  rapat dengan Pansel KPK, Gedung Nusantara I, kompleks DPR, Senin (9/9).

Baca Juga  Bamsoet Resmi Terpilih Sebagai Ketua MPR Periode 2019-2024 Secara Aklamasi

Menurut Masinton, saat digulirkan hak angket KPK, semua putusan angket KPK ditolak, keputusan dari negara ditolak sampai judicial teview ( JR ), dipanggil tidak mau.

Padahal lembaga KPK dibiayai negara dibentuk berdasarkan undang-undang, pejabatnya disumpah oleh negara, jadi mereka itu berpaham anarco ( anti sistim negara ) tidak mau diatur negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, Anarco itu adalah paham anti sistim yang dibuat oleh negara, makanya disebut anarkisme,” jelasnya.

Selain itu, saat fit end proper test nanti Komisi 3 akan menanyakan keberanian dari Capim KPK dalam menata internal KPK karna di KPK itu sudah tidak sehat.

Ia melihat ada faksi-faksi antara penyidik, jadi KPK harus sehat dulu, kalau tidak sehat bagaimana mau memberantas korupsi secara profesional.

Baca Juga  KPK Sita uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu dari laci Menag, Fadli Zon: Sebaiknya Mundur Agar Tak Bebani Pemerintah

Selain itu, mengerti etika kenegaraan dan memahami hubungan antar lembaga negara, Pimpinan KPK juga yang paham hukum karna ini lembaga hukum,” tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Dan memahami konteks penyelenggaraan negara yang diatur dalam perundang-undangan yakni UU nomor 28 tahun 1999.

Menurutnya, yang menolak dan mendesak presiden untuk membatalkan UU KPK oleh DPR hanya segelintir orang yang mengatas namakan rakyat.

Sebab, yang dipilih itu DPR bersama presiden jadi tidak perlu mendesak-desak,” pungkasnya.

DPR dan presiden merupakan mandat yang diberikan konstitusi untuk membuat undang-undang.

Sementara KPK adalah pelaksana undang-undang, tidak boleh mendesak keputusan politik antara pemerintah bersama DPR.

Ia menyebut ada kelompok yang mendesak yakni pegawai KPK dan kelompok-kelompok yang mengatas namakan masyarakat.

Baca Juga  ICW Minta Pimpinan KPK Hentikan Penggusuran Pegawai Berintegritas di KPK

Masinton menegaskan, bahwa Revisi UU KPK itu bisa kita pertanggung jawabkan baik secara moral dan politik pada masyarakat. 

“Tidak ada keraguan bagi kami  untuk melakukan revisi UU nomor 30 tahun 2002 terhadap KPK “ now or never “ (sekarang atau tidak selamanya).

Penulis : Indra

Editor   : Agus N

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Cuci tangan, jaga jarak ,pakai masker, stay at home,dan jauhi keramaian..Stay Alive and Alert

X