Mendagri Usulkan Lima RUU Masuk Prolegnas

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA | harianperistiwa.comMenteri  Dalam  Negeri  (Mendagri) Tito  Karnavian  mengusulkan  lima RUU  untuk  masuk dalam Prolegnas  (Program  Legislasi Nasional)  tahun  2020 – 2024.

Hal tersebut  disampaikan Tito  saat rapat  dengar  pendapat  (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga  LeCI: Korupsi Suap PAW Dapat Berujung Pembubaran Partai, Dan Menyeret Komisioner KPU Lainnya

Lima RUU tersebut adalah, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dua RUU itu diusulkan masuk Prolegnas prioritas 2020.

Selanjutnya, RUU tentang Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga  Legislator Dorong Panitia Seleksi CPNS Kawal Praktik Makelar

RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang  Politik. Dan terakhir, RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dua RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2020 adalah terkait Adminduk dan Otsus Papua. RUU Otonomi Khusus juga diusulkan Tito menjadi prioritas 2020 karena UU 21 tahun 2001 ini akan berakhir pada tahun 2021.

“RUU Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, kami anggap ini urgen karena perlu diselesaikan tahun ini mengingat tahun depan tahun 2001 itu UU ini berakhir.” Ujarnya

Baca Juga  Nasib Mantan Koruptor Menjadi Calon Kepala Daerah Diputuskan MK besok: ICW dan Perludem Optimis MK kabulkan Permohonan

Tito juga mengusulkan RUU prioritas terkait pemilihan umum yang juga inisiatif dari Komisi II DPR RI.

“Kemudian RUU Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ini masuk satu rangkaian dengan inisiatif dari Komisi II DPR dalam rangkaian UU tentang politik, meliputi UU Partai Politik, UU pemilu, UU MD2 disarankan 2020-2021 selesai.

Targetnya bukan Pilkada 2020 ini karna waktu Pilkada sudah dekat jadi tidak mungkin dilakukan tahun ini,” kata Mantan Kapolri itu.

Adapun targetnya untuk pilkada, dan Pemilu yang  lebih demokratis ditahun 2024,” sambungnya.

Tito juga menyampaikan terkait pengelolaan Dana Silva di daerah-daerah namanya Biaya Tidak Terduga (BTT). Nah, ini bisa dimanfaatkan ketika ada bencana alam.

Jumlah  Dana  Silva di daerah-daerah ini bervariasi ada yang 1triliun bahkan sampai lima triliun. Namun, pemakaian Dana Silva ini nantinya  harus dalam keadaan darurat seperti bencana dan lain- lain.

Jadi untuk mengeluarkan Dana Silva ini harus dengan dinyatakan keadaan darurat dan sesuai aturan dan persetujuan dari DPRD.

Selanjutnya, RUU usulan dari pemerintah adalah terkait ibu kota negara yaitu Jakarta. Sebab seperti direncanakan oleh pemerintah bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur.

“Khusus untuk prolegnas tahun 2020-2024 diharapkan juga bisa dimasukkan RUU perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI sebagai Ibu Kota NKRI.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *