Menkes : Tinggal 20 % Lagi Rumah Sakit Belum Terakreditasi , BPJS Kesehatan Sepakat Perpanjang Kontrak Sampai 30 Juni 2019

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry


Jakarta – Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi lX DPR RI sepakat untuk memperpanjang kerja sama dengan rumah sakit yang belum terakreditasi agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Komitmen ini harus dilaksanakan oleh rumah sakit ujungnya adalah tentu untuk menyelamatkan pasien dalam hal mutu pelayanan.

Sebenarnya ini sudah lima tahun yang lalu,tapi sampai sekarang banyak rumah sakit yang tidak melakukan akreditasi, ini salah satu syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Menkes, usai RDP dengan Komisi lX DPR RI , Rabu , 9 Januari 2019.

Baca Juga  Ketum PSI Grace Natalie tolak Perda Syariah, PPMI lapor ke Bareskrim

Sebelumnya Menteri Kesehatan Nila F.Moeloek telah mengeluarkan dua surat rekomendasi perpanjangan kontrak kerja sama bagi rumah sakit yang belum terakreditasi.

Bagi rumah sakit yang belum melakukan akreditasi tetap harus melayani peserta BPJS Kesehatan.

Melalui surat Menteri Kesehatan nomor HK.03.01/Menkes/768/2018 dan HK.03.01/18/2019 untuk tetap melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Bagi rumah sakit yang belum melakukan akreditasi tetap harus melayani peserta BPJS Kesehatan.

Dari data Kemenkes rumah sekit yang sudah terakreditasi dari tahun 2017 sebanyak 80 % sisanya 20 % rumah sakit yang belum terakreditasi.

Dari yang 20 % yang masih belum terakreditasi ini apa sikap yang akan di ambil tentu perlu kerja sama dengan KARS, BPRS dan seluruh asosiasi rumah sakit namun , hal itu sudah diambil kesimpulan ternyata mereka sanggup dengan rentang waktu yang diberikan untuk segera melakukan akreditasi sampai tanggal 30 Juni,” kata Nila.

Baca Juga  Jubir BPN: LSI Ngawur, Seluruh Pendukung Prabowo-Sandi dan Gerindra Mencintai Pancasila

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan sebaiknya rumah sakit yang 20 % belum terakreditasi mungkin karna tertinggal atau sebagainya saya pikir enam bulan ini harus siap kalau tidak kesepakatan mereka dengan BPJS dicabut.

Dede melihat, saat ini rumah sakit hampir rata-rata pemasukannya adalah dari BPJS jadi kalau dicabut pasti mereka tidak dapat pemasukan.Jadi memang mereka harus mengikuti aturan main.

Adapun kedepan BPJS ini akan kita perbaiki atau mungkin iurannya kita tingkatkan “ itu proses keduanya,jadi sekarang jangan sampai orang melayani tapi tidak ada jaminan keselamatan,kelayakan jadi rumah sakit harus mengikuti aturan ini.

Penulis : Indra
Editor : Ade DRM

Baca Juga  Dr. Marlinda: Dana desa Bermanfaat Untuk Kesejahteraan Rakyat
Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Rumah Sakit Yang Tidak Terakreditasi Tetap Harus Melayani Peserta BPJS Kesehatan

Jum Jan 11 , 2019
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 16 Jakarta – Dicabutnya kontrak kerja sama BPJS Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit dengan alasan persyaratan akreditasi belum lengkap termasuk Ijin IVAL. Pernyataan BPJS Kesehatan tersebut sempat membuat sejumlah rumah sakit mempertanyakan kebijakan tersebut. Terkait hal tersebut Komisi lX DPR RI […]
Call Now Button
X