Nasib Mantan Koruptor Menjadi Calon Kepala Daerah Diputuskan MK besok: ICW dan Perludem Optimis MK kabulkan Permohonan

Foto Istimewa
Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA | harianperistiwa.com – Mahkamah Konstitusi (MK)pada hari Rabu, 11 Desember 2019 pada pukul 10.00 WIB akan memutuskan perkara yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perlumdem) terkait pencalonan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah.

Sebelumnya ICW dan Perludem menggungat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang syarat calon kepala daerah yang menyatakan, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pasal ini dinilai menjadi pintu masuk pencalonan mantan koruptor untuk menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengumumkan kepada publik sebagai persyaratan administratif,” Jakarta, Selasa (10/12).

Baca Juga  Eddy Kusuma Wijaya: Tuduhan ICW dan KPK Terhadap 2 Jendral Polri Tanpa Fakta dan Dasar Hukum Yang Jelas
Baca Juga  Presiden Jokowi Akan Melantik Dewas KPK Siang Ini, ICW: Bukan Hal Yang Mengembirakan

Pada prakteknya, ICW dan Perludem menemukan fakta bahwa pengumuman tersebut seringkali diakali untuk memenuhi persyaratan saja.

Larangan mantan koruptor menjadi calon kepala daerah dengan batasan waktu setidaknya 5 (lima) tahun semenjak selesai menjalani hukuman sejatinya pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui perkara Putusan 4/PUU-VII/2009.

Secara kumulatif, dalam putusan tersebut ada 4 (empat) syarat yang semestinya dipenuhi antara lain:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Maka dengan melihat jalannya proses persidangan, dan berpedoman kepada Putusan Mahkamah sebelumnya, ICW dan Perludem berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan mengacu kepada Putusan 4/PUU-VII/2009 dimana Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 akan dimaknai Koruptor tidak serta merta diperbolehkan menjadi calon kepala daerah.

Tetapi, sesuai yang dimohonkan oleh ICW dan Perludem, penting ada masa tunggu bagi mantan koruptor untuk dapat kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terhitung sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidananya. Dimana Para Pemohon meminta masa tunggu tersebut selama 10 tahun atau dua siklus pemilihan kepala daerah.

Baca Juga  Nasib Mantan Koruptor Menjadi Calon Kepala Daerah Diputuskan MK besok: ICW dan Perludem Optimis MK kabulkan Permohonan

Adapun Kuasa Hukum diantaranya, Donal Fariz, Fadli Ramadhanil, Violla Reininda.

Penulis : Indra

Editor   : Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *