Paripurna DPR RI Tetapkan Lima Pimpinan KPK Periode 2019 – 2023

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta, harianperistiwa.com – Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan lima calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) periode 2019-2023, di Gedung Nusantara II, kompleks, Senayan, Jakarta (16/9).

Lima nama Pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni, Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, serta Nurul Ghufron.

Lima nama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna masa persidangan VIII DPR Tahun 2019-2020. Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sebelumnya, lima pimpinan KPK tersebut telah dipilih berdasarkan hasil voting 10 fraksi di Komisi III DPR RI dengan mengalahkan lima nama calon pimpinan lainnya.

Baca Juga  Mahkamah Konstitusi (MK) Gelar Sidang Uji Materi UU KPK

Selanjutnya nama calon pimpinan KPK itu akan  disampaikan DPR ke Presiden Jokowi paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak hari pemilihan di Komisi III. 

Rapat paripurna DPR RI, tetapkan Lima Pimpinan KPK periode 2019-2023.

Kemudian Presiden bakal mengesahkan nama-nama pimpinan baru KPK itu paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan surat pimpinan DPR.

Kemudian tanggal 21 Desember mendatang Presiden Jokowi kemungkinan akan melantik kelima pimpinan KPK periode 2019 – 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan KPK terpilih Irjen Firli Bahuri mengatakan, setiap manusia pasti ada takdirnya dan Allah akan memberikan kepercayaan, jabatan, amanah kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya.

Kebetulan sekarang kami berlima diberi mandat, amanah oleh Allah SWT dan tentu kami berlima akan memegang teguh amanah itu,” kata Firli, usai dilantik DPR RI.

Baca Juga  Baru deklarasi Jokowi-Ma`ruf,Bupati Pakpak Bharat Remigo kena OTT KPK

Ia menyebut pelantikan ini masih proses, tentu kita hormati proses yang berjalan sesuai dengan UU nomor 30 tahun 2002 bahwa proses ini ada kewajiban DPR membalas surat presiden,” ujarnya.

Setelah ini baru akan ada proses dipresidenan. Ini jadi tantangan tersendiri buat kita, karna ini amanah dari Allah SWT,” kata Firli.

Menurutnya, status pimpinan KPK adalah pelaksana undang-undang, pembuat undang-undang adalah hak legislatif melalui inisiatif DPR,  melalui kerjasama dengan Pemerintah. Negara kita kan negara hukum. Tentu seluruh rakyat menghormati hukum itu,” tegasnya.

Kita punya agenda dan tantangan tersendiri terkait pemberantasan korupsi, kalau bicara pemberantasan korupsi menurutnya, tidak ada satu individu ywng bisa lepas membebaskan korupsi.

Baca Juga  Legislatif: Peraturan Bawaslu dan KPU Harus Diperkuat

Untuk itu seluruh lapisan masyarakat maupun rekan-rekan di KPK bahwa dirinya ada satu tujuan yakni memberantas korupsi.

Dengan begitu seluruh pembangunan nasional bisa berjalan. Yang mana tujuan pembangunan kita sesuai alenia keempat UUD 1945.

Kita akan merangkul dan melibatkan semua stakeholder dan bekerja sesuai ketentuan. Semuanya ngga ada yang bisa lepas diri dari tanggung jawab.

Penulis : Indra

Editor : dV

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *