Pemkot Depok Kembali Raih WTP ke-9, DPRD Kota Depok Ucapkan Selamat

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

DEPOK | harianperistiwa.comDPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok.

Serta pertanghungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2019, Kamis (23/7/2020).

Adapun persetujuan tersebut dibacakan Pimpinan DPRD Kota Depok, H.T.M. Yusufsyah Putra,  sebagai berikut:

KAMI PARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
MENGAPRESIASI SERTA MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS KINERJA
PEMERINTAH KOTA DEPOK YANG KEMBALI MENCATAT PRESTASI
MEMBANGGAKAN DENGAN MERAIH PREDIKAT WAJAR TANPA
PENGECUALIAN (WTP) KE-9 KALI SECARA BERTURUT-TURUT.
PENGHARGAAN DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PROVINSI JAWA
BARAT, INI TENTUNYA TERKAIT DENGAN KERJA KERAS PEMKOT DEPOK
DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN SESUAI ATURAN DAN STANDAR
YANG BERLAKU. ADANYA PENGHARGAAN TERSEBUT, DIHARAPKAN
MENJADI MOTIVASI BAGI PEMERINTAH KOTA DEPOK UNTUK BEKERJA LEBIH
BAIK DAN MENGHASILKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN DENGAN PROSES DAN KINERJA LEBIH
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. SELAIN ITU, TIDAK KALAH PENTING,
SEMOGA KESUKSESAN TERSEBUT JUGA MENCERMINKAN KEBERHASILAN
YANG DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DAN
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN.
DENGAN STATUS WTP, DAPAT DINILAI SECARA UMUM BAHWA
PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN
2019 SUDAH DISAJIKAN SESUAI DENGAN PRINSIP AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH YANG BERLAKU DI INDONESIA.
RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,
LEBIH LANJUT, UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN OLEH PEMERINTAH KOTA DEPOK TELAH SESUAI DENGAN
HARAPAN MASYARAKAT, PERLU DITELAAH APAKAH ISINYA TELAH OPTIMAL
UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA DEPOK. SEJATINYA,
ANGGARAN TIDAK LEPAS DARI FUNGSI SEBAGAI INSTRUMENT UNTUK
MEWUJUDKAN RENCANA-RENCANA STRATEGIS YANG TELAH DIBUAT DAN
SASARAN-SASARAN POKOK YANG TELAH DITETAPKAN, DALAM HAL INI
SECARA LEBIH KHUSUS ADALAH YANG DITURUNKAN DARI VISI DAN MISI
PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021.
VISI KOTA DEPOK ADALAH MENJADI KOTA YANG “UNGGUL, NYAMAN DAN
RELIGIUS”. UNTUK MENCAPAI VISI TERSEBUT, KOTA DEPOK MENGEMBAN
misi misi:

MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN
TRANSPARAN;
2. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS,
KREATIF DAN BERDAYA SAING.
3. MENGEMBANGKAN EKONOMI YANG MANDIRI, KOKOH DAN
BERKEADILAN BERBASIS EKONOMI KREATIF.
4. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN RUANG PUBLIK YANG MERATA,
BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN RAMAH KELUARGA.
5. MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN
NILAI-NILAI AGAMA DAN MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT
BERAGAMA SERTA MENINGKATKAN KESADARAN HIDUP BERBANGSA
DAN BERNEGARA.
KAMI BADAN ANGGARAN DPRD KOTA DEPOK MENGGARISBAWAHI MISI
YANG LEBIH DAPAT DIUKUR DAN DIRASAKAN SECARA OBYEKTIF, YAKNI
TERKAIT PENGEMBANGAN KUALITAS PELAYANAN, SDM, EKONOMI, DAN
INFRASTRUKTUR.
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PEMERINTAH KOTA DEPOK,
MESKIPUN SUDAH BERSTATUS WTP DAN DAPAT DIKATAKAN TELAH BEBAS
DARI MASALAH ADMINISTRASI KEUANGAN, NAMUN PERLU DICERMATI DAN
DINILAI APAKAH PENYELENGGARAAN DAN CAPAIAN-CAPAIAN
REALISASINYA TELAH OPTIMAL DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI KOTA
DEPOK.
RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,
DALAM HAL INI, FOKUS UTAMA TELAAHANNYA DAPAT DIARAHKAN PADA
MASALAH-MASALAH: 1) EFEKTIVITAS; 2) EFISIENSI; 3) KONSISTENSI
PELAKSANAAN, 4) KONSISTENSI HASIL; 5) PERAN ANGGARAN DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT;
1. EFEKTIVITAS
EFEKTIVITAS ATAU PRODUKTIVITAS ANGGARAN DAPAT DINILAI
DARI SEBERAPA BESAR DAN SEBERAPA KUAT PELAKSANAAN
ANGGARAN MAMPU MEMPERKUAT DAYA UNGKIT PENGEMBANGAN
MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, KEUNGGULAN DAN DAYA

SAING SDM KOTA DEPOK, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, SERTA LAYANAN INFRASTRUKTUR DI
KOTA DEPOK. EFEKTIVITAS MERUPAKAN UKURAN YANG
MENUNJUKKAN TINGKAT KETERCAPAIAN HASIL. PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DISEBUT EFEKTIF JIKA
PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBELANJAKAN ANGGARAN YANG
TELAH DITETAPKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019, TINGKAT EFEKTIVITAS YANG
DICAPAI OLEH PEMERINTAH KOTA DEPOK ADALAH 85,33% YANG
BERARTI CUKUP EFEKTIF. HAL INI SESUAI DENGAN MEMBERIKAN
PANDUAN TINGKAT EFEKTIVITAS DALAM KRITERIA PENILAIAN DAN
KINERJA KEUANGAN.
PEMERINTAH KOTA DEPOK PERLU MENINGKATKAN
PEMANFAATAN DANA YANG TERSEDIA UNTUK MELAKSANAKAN
PROGRAM-PROGRAMNYA AGAR MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF
YANG MAKSIMAL DALAM MENCAPAI SASARAN-SASARAN YANG
DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI KOTA DEPOK.
2. EFISIENSI
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019, TINGKAT EFISIENSI YANG DICAPAI
OLEH PEMERINTAH KOTA DEPOK ADALAH SEBESAR 99,85%.
PEMERINTAH KOTA DEPOK HARUS LEBIH MENGOPTIMALKAN
PERENCANAAN DAN WAKTU PERENCANAAN SEHINGGA SEMUA
KEGIATAN DAPAT TEREALISASI TEPAT WAKTU. PEMERINTAH KOTA
DEPOK HARUS MENGEVALUASI EFISIENSI PENYERAPAN ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG YANG MEMPENGARUHI BESARAN SILPA.
3. KONSISTENSI REALISASI PELAKSANAAN
CAPAIAN REALISASI DENGAN EFEKTIVITAS SEBESAR 85,33% (CUKUP
EFEKTIF) DIKOMBINASIKAN TINGKAT EFISIENSI SEBESAR 99,85%
(KURANG EFISIEN) DAPAT DIARTIKAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
BELUM KONSISTEN DALAM MENJALANKAN KOMITMEN UNTUK
MELAKSANAKAN RENCANA YANG TELAH DIANGGARKAN DAN

SASARAN YANG TELAH DIBUAT. ANGKA KOMBINASI
EFEKTIVITAS/EFISIENSI SEBESAR 85.46% MASIH BERADA DI BAWAH
AMBANG MENCAPAI IMPAS 100%.
4. KONSISTENSI HASIL
SUATU ANGGARAN YANG TEREALISASI BELUM TENTU EFEKTIF
DALAM MENCAPAI SASARAN VISI DAN MISI. SEBAGAI GAMBARAN,
DAPAT TERJADI SUATU ANGGARAN TEREALISASI, NAMUN
OUTPUTNYA BERBEDA DENGAN YANG DIRENCANAKAN, DAN OLEH
KARENANYA TIDAK TERJAMIN EFEKTIVITASNYA UNTUK MENCAPAI
SASARAN YANG DITETAPKAN. TERDAPAT PULA BEBERAPA KEGIATAN
YANG TIDAK TEREALISASI YANG DISEBABKAN OLEH PERENCANAAN
BARANG/JASA YANG KURANG MEMPERHITUNGKAN TERJADINYA
KEGAGALAN DALAM PROSES PELELANGAN.
5. PERAN ANGGARAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DENGAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN CUKUP EFEKTIF
DENGAN EFEKTIVITAS BELANJA KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN
2019 DIANGGARKAN SEBESAR RP3.786.740.736.807,55 DENGAN
REALISASI SEBESAR RP3.231.267.376.079 DAN CAPAIAN REALISASI
ANGGARAN 85,33%.
ADANYA BEBERAPA YANG TIDAK TEREALISASI DISEBABKAN
OLEH PERENCANAAN WAKTU PENGADAAN BARANG/JASA YANG
KURANG MEMPERHITUNGKAN TERJADINYA KEGAGALAN DALAM
PROSES PELELANGAN AKAN MEMBERIKAN KERUGIAN BAGI
MASYARAKAT KARENA YANG SEHARUSNYA BISA DISAMPAIKAN DAN
DINIKMATI MASYARAKAT TEPAT WAKTU MENJADI TERTUNDA. TIDAK
DAPAT DIHINDARKAN BAHWA PROYEK-PROYEK KEGIATAN TERSEBUT
AKAN MENGHAMBAT KEGIATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT.
MESKIPUN PADA KENYATAANNYA BANYAK PIHAK SWASTA SUDAH
BANYAK DIANDALKAN, NAMUN PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI
KEGIATAN-KEGIATAN JUGA MENENTUKAN PERCEPATAN
PERTUMBUHAN.

BERDASARKAN SUMBER BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DEPOK
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA DEPOK PADA TAHUN 2019 MENCAPAI
6,74% MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN TAHUN 2018 YANG
MENCAPAI 6,85%. NAMUN ANGKA PERTUMBUHAN KOTA DEPOK MASIH
DI ATAS PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT YANG MENCAPAI
5,07% DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL MENCAPAI 5,02%.
HARAPANNYA PADA TAHUN ANGGARAN YANG AKAN DATANG,
PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA DEPOK SEMAKIN MENINGKAT.
RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,
DARI URAIAN DIATAS, EVALUASI TERHADAP LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN YANG TELAH DISAMPAIKAN, DAPAT DISIMPULKAN
BAHWA:
PERTAMA, LPJ YANG DISAMPAIKAN OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA DEPOK MASIH PERLU DISEMPURNAKAN DENGAN BERFOKUS
PADA PENELAAHAN KINERJA, PENYEBAB, KENDALA-KENDALA, BESARAN
DAMPAK UNTUK MENENTUKAN PRIORITAS TERHADAP EFEKTIVITAS,
EFISIENSI, KONSISTENSI, PERTUMBUHAN DAN KEMULUSAN
PENYELENGGARAAN ANGGARAN.
KEDUA, PERLU DIKAJI MATA ANGGARAN TERUTAMA BELANJA, BAIK
BELANJA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG MENYEBABKAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH KOTA DEPOK HANYA
MENDAPATKAN PENILAIAN CUKUP EFEKTIF BAGI INDIKATOR EFEKTIVITAS
DAN PENILAIAN KURANG EFISIEN PADA INDIKATOR EFISIENSI, SUPAYA
DAPAT DITEMUKAN PERMASALAHANNYA, PENYEBABNYA DAN
PEMECAHANNYA.
DENGAN KONDISI KURANGNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PENGELOLAAN ANGGARAN, DAPAT DINILAI BAHWA BESARNYA SILPA TIDAK
SELURUHNYA MERUPAKAN HASIL EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN,
MELAINKAN AKIBAT MENURUNNYA ATAU TIDAK TERCAPAINYA, ATAU
BAHKAN TIDAK TERLAKSANANYA KEGIATAN-KEGIATAN YANG SUDAH
DIRENCANAKAN. PENURUNAN BIAYA ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN
YANG TERSELENGGARA PUN TIDAK SERTA-MERTA DAPAT DINILAI SEBAGAI

EFISIENSI APABILA DISEBABKAN OLEH PENURUNAN AKTIVITAS
PENYELENGGARAAN ANGGARAN.
TERKAIT DENGAN FORMAT LAPORAN ITU SENDIRI, YANG TEBALNYA
MENCAPAI RATUSAN HALAMAN, NAMUN TIDAK CUKUP BANYAK ANALISIS
TERHADAP PERMASALAHAN YANG DIKANDUNGNYA, SELAIN DIPERLUKAN
UNTUK MENINGKATKAN MUTU DOKUMEN SESUAI PERATURAN, JUGA PERLU
DICARI BENTUK LAPORAN STANDAR YANG MEMUDAHKAN UNTUK
MENGETAHUI MASALAH DAN SOLUSINYA, NAMUN TIDAK KEHILANGAN
RINCIAN DATA BUKTI PENDUKUNGNYA. SETIDAKNYA LAPORAN DAPAT
DIBAGI DALAM TIGA BUKU:
1) BUKU 1 RINGKASAN EKSEKUTIF YANG MEMUAT HAL-HAL POKOK
DENGAN JUMLAH HALAMAN TIDAK LEBIH DARI BELASAN;
2) BUKU 2 LAPORAN UTAMA YANG MEMUAT TUJUAN, FUNGSI LINGKUP,
KONTEKS, DAN KRITERIA ANGGARAN; IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN
PENILAIAN PERMASALAHAN; SERTA PEMAPARAN PILIHAN TINDAKAN,
RENCANA TINDAKAN DAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN TERKAIT
PERMASALAHAN; SERTA PROSES-PROSES PENGENDALIAN MELALUI
KOMUNIKASI DAN KONSULTASI, PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN,
SERTA PEREKAMAN DAN PELAPORAN YANG TELAH DILAKUKAN.
BUKU INI HENDAKNYA TERDIRI DARI BEBERAPA PULUH HALAMAN
SAJA.
3) BUKU 3 LAMPIRAN YANG BERISI DATA, HASIL ANALISIS DAN
PENYAJIAN LENGKAP SEBAGAI BUKTI PENUNJANG ATAS TELAAH
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN.
PEMILAHAN LAPORAN SEKURANG-KURANGNYA SEPERTI DI ATAS
DIHARAPKAN DAPAT MEMPERLANCAR KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA,
DALAM LEMBAGA, DAN DENGAN MASYARAKAT. FOKUS LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN HARUS MENELAAH ASPEK-ASPEK EFISIENSI,
EFEKTIVITAS, KONSISTENSI, DAMPAK, DAN KEMULUSAN
PENYELENGGARAAN ANGGARAN, DI ATAS KEPENTINGAN FORMAL STATUS
WTP.

SECARA LEBIH KHUSUS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERLU:
1) MENGACU PADA PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN
PENATAKELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK.
2) MEMBAHAS HASIL (OUTCOME) DAN DAMPAK (IMPACT) DARI SETIAP
RENCANA YANG TERLAKSANA MAUPUN TIDAK TERLAKSANA DENGAN
FOKUS PENELAAHAN PADA EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KONSISTENSI,
PERTUMBUHAN DAN KEMULUSAN PENYELENGGARAANNYA;
3) MENGIDENTIFIKASI DAN MENGANALISIS PERMASALAHAN SERTA
MERUMUSKAN SOLUSI DAN TINDAKAN YANG DIAMBIL DALAM
MENANGANI MASALAH;
4) MENGAITKAN DAN MENGEVALUASI SUMBANGANNYA TERHADAP VISI,
MISI DAN RPJMD DENGAN BUKTI DAN ALAT BUKTI YANG KUAT DAN
MEYAKINKAN.
TERKAIT DENGAN PENATAKELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
PEMERINTAH KOTA DEPOK PERLU MENGUPAYAKAN PENERAPAN
BEBERAPA SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG BAIK,
SEKURANG-KURANGNYA DALAM HAL:
1) PENGEMBANGAN SISTEM DAN SDM YANG MEMILIKI KOMPETENSI
CUKUP UNTUK PENATAKELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK,
DALAM HUBUNGAN ANTAR-LEMBAGA TERMASUK DENGAN
LEGISLATIF, ANTAR PERANGKAT DAERAH, MAUPUN DENGAN
MASYARAKAT PEMANGKU KEPENTINGAN LEBIH LUAS;
2) PENGEMBANGAN SISTEM DAN SDM YANG MAMPU MENJAMIN
MUTU INPUT, PROSES, HASIL DAN DAMPAK PENYELENGGARAAN
ANGGARAN MENCAPAI SASARAN SEKURANG-KURANGNYA
EFEKTIF DAN EFISIEN MENURUT STANDAR PERATURAN
PEMERINTAH;
3) PENGEMBANGAN SISTEM DAN SDM YANG KAPABEL DALAM
MANAJEMEN STRATEJIK DAN RISIKO UNTUK MENJABARKAN DAN
MERANCANG DAN MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM, STRUKTUR,
MEKANISME, DAN PENGENDALIAN PENCAPAIAN VISI, MISI DAN
SASARAN-SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI RENCANA
AKSI STRATEGIS YANG EFEKTIF, EFISIEN, KONSISTEN,
BERTUMBUH DAN MULUS

RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT
DEMIKIAN CATATAN DAN REKOMENDASI KAMI TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB TAHUN ANGGARAN 2019.
PERBAIKAN PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN
PELAKSANAAN ATAS REKOMENDASI INI AKAN KAMI PANTAU DAN TINJAU
SECARA BERKALA UNTUK MENJAMIN PERBAIKAN DI TAHUN ANGGARAN
BERIKUTNYA YANG SEDANG BERJALAN TAHUN INI, SERTA PERBAIKAN
DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD 2020, SERTA RAPBD 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019,  menjadi evaluasi dan lebih baik di tahun berikutnya.

Baca Juga  DPRD Depok Harapkan Forum Renja Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Baca Juga  DPRD Menggelar Paripurna Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Depok ke 20

By: Indra

Ed: Dv

 

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Demokrat - PKS Akan Terus Berkontribusi Dalam Penanganan COVID-19

Sab Jul 25 , 2020
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 6 Jakarta | harianperistiwa.com – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) sambangi Kantor DPP PKS dalam rangka menjalin silaturahmi dengan Presiden PKS, Shohibul Iman, Jumat, (24/7/2020), Jl. TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan yang berlangsung […]
Call Now Button

Cuci tangan, jaga jarak ,pakai masker, stay at home,dan jauhi keramaian..Stay Alive and Alert

X