Presiden Setuju RUU 30 Tahun 2002 Tentang KPK Untuk Disahkan Menjadi UU

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta, harianperistiwa.com – DPR bersama pemerintah sepakat tujuh perubahan dalam revisi  Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pembahasan revisi UU tersebut terbilang sangat mulus meski mendapat ragam kritik dari para pegiat antikorupsi. 

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan tingkat I antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah pada Selasa pagi (17/9). Kemudian disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna yang digelar pada Selasa siang (17/9).

Dalam pengambilan keputusan, pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin.

Baca Juga  AHY: KPK Harus Memiliki Peran Penting, Jangan Sampai Dilemahkan

Persetujuan akhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laully bahwa kita semua mengharapkan agar rancangan undang-undang atas uu 30 tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama. 

Pencegahan dan penindakan bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan Hak Asasi Manusia.

Baca Juga  Aksi Demo Mahasiswa Tolak RUU KPK dan RUU KUHP
Baca Juga  Alexander: Konfrensi Pers Tidak di Ketahui Pimpinan KPK

Korupsi makin sistematis. Meningkatnya tindak pidana korupsi makin tidak terkendali. Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan lebih efektif. Mengutamakan pencegahan bukan berarti kegiatan penindakan diabaikan. 

Berdasarkan hal tersebut, izinkan kami mewakili presiden, dengan mengucap syukur, presiden menyatakan setuju rancangan UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disahkan menjadi Undang-undang,” kata Yasona dalam Rapat Paripurna.

Baca Juga  Babak Akhir Seleksi Capim KPK Meloloskan 13 Polri, Dari TNI Gagal
Baca Juga  DPP LSM LP2H Laporkan Komisi Informasi Banten dan 7 Kepala Desa ke KPK

Adapun tujuh poin yang telah disepakati antara lain, pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen. 

Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas. Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK. 

Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 

Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan. Ketujuh, sistem kepegawaian KPK.

Penulis : Indra

Editor   : dV

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *