Reni Marlinawati: IDI Harus Persiapkan Perubahan Dan Samakan Persepsi

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta, harianperistiwa.com – Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR membahas tentang UU No.20 tahun 2013 dimana belum mengatur mekanisme penghitungan kebutuhan dokter yang melandasi pembukaan dan penutupan pendidikan kedokteran, sehingga dalam kurun waktu empat tahun terakhir telah terjadi ledakan jumlah fakultas kedokteran dengan bertambahnya 20 fakultas kedonteran baru.

Dalam rilisnya, IDI menganggap UU Dikdok 2013 yang banyak kurangnya menjadikan Indonesia menjadi negara kekuasaan ( macth staat ), karna yang terjadi banyak pembukaan fakultas kedokteran melalui diskresi Menteri.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan UU Kedokteran ini memang sudah lama pembahasannya dari tahun 2012-2014. Namun seiring waktu disahkannya menimbulkan banyak reaksi oleh berbagai pihak.

Baca Juga  Rocky Gerung Diperiksa Polisi,Gerindra Meradang

Menurutnya ada banyak aturan dalam UU Kedokteran ini selain tidak ada indeks biaya, standar biaya, standar profesi dokter, dan standar kompetensi dokter,” kata Reni kepada wartawan, di sekretariat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/7).

Selain itu banyak dari mereka yang sudah kuliah bertahun-tahun kemudian tidak lulus hanya gara-gara gagal tes CBS, dimana CBS ini adalah mata dasar kuliah mereka sehingga banyak dokter yang sudah lulus tapi tidak bisa praktek hanya gara-gara tidak lolos uji kompetensi,” ujarnya.

Reni memahami keluhan yang dirasakan IDI, karna menurutnya seharusnya yang melakukan prosesi atau operasional adalah menjadi ranahnya lembaga profesi, konsel secara nasional termasuk ranahnya kolegium juga.

Baca Juga  Pembangunan Pelabuhan Patimban Di Bangun Diwilayah Tanah Produktif , DPR : Ini Tidak Boleh Terjadi

Ketiga lembaga itulah yang seharusnya melakukan prosesi atau operasional dalam kedokteran, jadi pemerintah hanya perlu menangani penanganan regulatif nya saja,” tambahnya.

Dikatakan Reni, yang harus dilakukan dalam proses keseluruhan perubahan ini seluruh organisasi selain IDI harus sama persepsi sehingga jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang protes.

Yang kedua mereka ( dokter Red ) harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak karna inikan melibatkan kemendikti dan  Kemenkes.

Oleh karna itu mereka harus mempersiapkan konten-konten yang mereka inginkan dalam perubahan ini apa saja, karna kontennya yang paham kan mereka kami hanya desak secara politik saja.

Mengingat waktu pembahasan yang sudah mepet, maka kita minta kepada pemerintah dan teman-teman di komisi X untuk mengawal ini walaupun tidak disklarofer tapi minimal ini di amanat kan agar menjadi pembahasan prioritas di legislasi tahun mendatang.

Baca Juga  Munas FPPI : Perempuan Unggul, maka Akan Menghasilkan Generasi Unggul

Penulis  : Indra

Editor    : Agus N

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dr. Marlinda: Dana desa Bermanfaat Untuk Kesejahteraan Rakyat

Sel Jul 23 , 2019
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 137 D ohBatang, harianperistiwa.com-Membangun dari desa, membangun dari pinggiran, semboyan yang selama ini dijadikan acuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam paparan sosialisasi 4 pilar bagi aparatur pemerintah di Kab.Batang, Marlinda mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya didesa agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” […]
Call Now Button
X