Sah, Presiden Lantik Lima Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Istana

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA | harianperistiwa.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12) siang. Pelantikan ini berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK pada pukul 14.30 WIB.

Dilansir dari Republika.co.id, Jokowi melantik kelima anggota Dewas Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2019 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2019-2023.

“Keberadaan Dewan Pengawas KPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dewan Pengawas KPK ini merupakan yang pertama kalinya dibentuk dan dipilih langsung oleh Jokowi.

Berikut lima Nama Dewas KPK:

Tumpak Hatorangan Panggabean (ketua)

Albertina Ho

Artidjo Alkostar

Harjono

Syamsuddin Haris

 

Baca Juga  KPK Kunjungi MPR, Bamsoet: KPK Kedepankan Pencegahan Dibanding Penindakan

https://harianperistiwa.com/3361-2/

Sebelumnya, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, bahwa lima Pimpinan KPK baru tersebut sarat akan persoalan masa lalu dan konsep dari Dewan Pengawas yang hingga saat ini diprediksi menganggu independensi KPK.

Untuk Pimpinan KPK sendiri ICW mempunyai beberapa catatan. Pertama, sejak awal proses pemilihan Pimpinan KPK menimbulkan kontroversial di tengah publik.

Mulai dari pembentukan Pansel yang kuat diduga dekat dengan salah satu institusi penegak hukum, tidak mengakomodir suara publik, sampai mengabaikan aspek integritas pada saat penjaringan Pimpinan KPK.

Kedua, Pimpinan KPK yang akan dilantik pada hari ini diduga tidak memiliki integritas dan diyakini akan membawa KPK ke arah yang buruk,” pungkasnya.

“Hal ini terkonfirmasi ketika salah satu diantara Pimpinan KPK tersebut diduga pernah melanggar kode etik. Selain itu juga tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan pada KPK (LHKPN).

Sedangkan untuk Dewan Pengawas sendiri ICW juga memiliki beberapa catatan kritis. Sebelumnya penting untuk ditegaskan bahwa siapapun yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Dewan Pengawas KPK.

Tidak akan mengurangi sedikit pun penilaian kami bahwa Presiden tidak memahami bagaimana cara memperkuat KPK dan memang berniat untuk menghancurkan lembaga anti korupsi itu. Jadi, ICW menolak keseluruhan konsep dari Dewan Pengawas sebagaimana tertera dalam UU KPK baru.

Penulis : Indra

Editor   : Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Fasilitasi Prasarana Untuk Tumbuhkan Wirausaha Muda, Kemenpora: Dorong Potensi Lokal Agar Unggul

Sab Des 21 , 2019
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 26 Demak | harianperistiwa.com – Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan pentingnya dukungan dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda dengan mengoptimalkan potensi lokal agar memiliki keunggulan. “Gedung ini berfungsi sebagai pusat pemberdayaan dan pengembangan pemuda,  khususnya di daerah Mranggen […]
Call Now Button
X