Sartono H: Pembentukan Pansus Jiwasraya Desakan Rakyat, DPR Jangan Alergi

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat di DPR sudah mengajukan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket PT Asuransi Jiwasraya kepada pimpinan DPR belum lama ini.

Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angkat PT Asuransi Jiwasraya yang diajukan F-PKS dan F-Demokrat kepada Pimpinan DPR RI, hingga kini belum terealisasi untuk di bawa ke Rapat Paripurna.

Alasan pimpinan DPR belum merespon hal tersebut karena di Komisi III, VI dan XI DPR sudah membentuk Panitia Kerja atau Panja.

Alasan lainnya adalah, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pansus tidak bisa dibentuk apabila di DPR sudah membentuk Panja.

Baca Juga  Fraksi PKS Akan Usut Jiwasraya Melalui Pansus
Baca Juga  Mardani A.S: Pansus Pilihan Rasional dan Optimal Mengungkap PT Jiwasraya

Menanggapi hal tersebut anggota komisi VII DPR Sartono Hutomo, mengungkapkan bahwa fraksinya mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya karena adanya desakan dari rakyat kepada DPR untuk menuntaskan megaskandal ini.

“Jangan alergi lah DPR ini dengan Pansus. Zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja DPR empat kali bentuk Pansus,” kata Sartono, di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Baca Juga  Sartono H: Terkait Jiwasraya, Sikap Demokrat Tetap Panitia Khusus (Pansus)
Baca Juga  Dugaan Korupsi Jiwasraya Rugikan Negara Rp 13,7 Triliun, LPSK Siap Melindungi Sejumlah Saksi-Saksi

Politisi Demokrat ini menganalogikan Panja layakya orang yang disuruh menyelam 500 meter hanya dibekali baju renang. Sementara Pansus, dilengkapi dengan perlengkapan scuba diving tabung oksigen. Alhasil, orang tersebut bisa dengan leluasa dan aman untuk mendapatkan benda-benda yang dicari.

“Penyelesaian kasus megaskandal Jiwasraya melalui Pansus untuk selamatkan negara dari krisis yang lebih besar,” ujarnya.

Menurutnya, untuk melakukan penyelidikan skandal yang merugikan negara sekitar Rp 13,7 triliun itu, mekanisme Panja terlalu lemah. Sementara dengan Pansus, DPR bisa leluasa menggunakan instrumen dan hak politiknya.

Selain itu, jika Pansus jadi satu, kalau mau panggil Kejaksaan bisa langsung. Kalau sekarang kan sendiri-sendiri. Siapa sih sutradara dari skandal ini, untuk apa saja uangnya. Pengembalian uang nasabahnya seperti apa? Kalau Pansus itu bisa menyeluruh, tuntas,” ungkapnya.

Adapun pembentukan Pansus ini juga bertujuan memulihkan kepercayaan dunia keuangan, baik nasional maupun internasional.

“Keseriusan negara bagaimana menyikapi mega skandal ini dipertanyakan. Apakah begitu-begitu saja? Kalau serius direspon dengan Pansus. Panja itu bentuk tidak serius,” tegasnya.

Ia melihat terjadinya skandal pada Asuransi Jiwasraya karena pemerintah terlambat menjalankan kewajibanya untuk membentuk lembaga penjamin polis.

Padahal lanjutnya apabila Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang sudah di tanda tangani Presiden ke 6 SBY pada Oktober 2014 diindahkan dan dilaksanakan, maka paling lambat Oktober 2017, Indonesia sudah punya lembaga penjamin polis.

Semua ini tidak jalan dengan relnya. Anggap saja ada OJK, kemana? Kalau UU itu di implementasikan tidak akan terjadi mega skandal Jiwasraya ini. Kalau dengan Pansus itu lebih paripurna,” tegasnya.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Cuci tangan, jaga jarak ,pakai masker, stay at home,dan jauhi keramaian..Stay Alive and Alert

X