Sartono H: Terkait Jiwasraya, Sikap Demokrat Tetap Panitia Khusus (Pansus)

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

JAKARTA | harianperistiwa.com – Skandal dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang mengakibatkan kerugian negara Rp 13,7 triliun saat ini sedang dalam proses pengawasan di DPR melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).

Sebelumnya persoalan Jiwasraya ini mencuat di permukaan dan menimbulkan berbagai spekulasi bagi sejumlah pihak, baik pengamat, legislatif, dan aktifis.

Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo menilai untuk mengurai Mega skandal Jiwasraya tidak bisa dengan Panja, tetapi harus dengan Panitia Khusus (Pansus), kata Politisi Demokrat, Sartono Hutomo, di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (22/1/2020).

“Ya masyarakat bisa menilai, yang  jelas mekanisme pansus untuk mengurai mega skandal tersebut.

Baca Juga  Dugaan Korupsi Jiwasraya Rugikan Negara Rp 13,7 Triliun, LPSK Siap Melindungi Sejumlah Saksi-Saksi

Salain itu, dengan Panja hanya kena tepinya saja tidak sampai kedalam. Sementara tuntutan masyarakat luas mengharapkan agar kasus Jiwasraya ini diusut setuntas-tuntasnya dan tidak bisa dengan Panja,” ujarnya.

“Kita tidak boleh main-main, sebagai anggota DPR harus menjawab aspirasi masyarakat dengan Pansus.

Baca Juga  Fraksi PKS Akan Usut Jiwasraya Melalui Pansus

Sartono menegaskan, sikap Partai Demokrat jelas menginginkan  Pansus. Dan uang nasabah atau uang rakyat harus segera kembali,” tuturnya.
Terkait adanya dugaan sejumlah pihak

Baca Juga  Kejagung Geledah 115 Tempat dan Periksa 130 Saksi Terkait kasus Jiwasraya
agar OJK dibubarkan yang dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan Jiwasraya.

Masukan dari teman-teman itu perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman DPR, khususnya di komisi 11 yang sedang membahas itu.

“Ya saya pikir masukan dari teman-teman dan  berbagai pihak perlu ditindaklanjuti.

Sementara diketahui,komisi VI DPR telah mengesahkan nama-nama anggota Panitia Kerja (Panja) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Selain mengesahkan Panja Jiwasraya, Komisi VI juga mengesahkan dua panja yakni Perdagangan Komoditas Ekspor dan BUMN Energi.

Sementara Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan dan perbankan juga membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganindito mengatakan, Panja Pengawasan Keuangan itu akan membahas persoalan di PT Asuransi Jiwasraya, Bank Bumiputera, Asabri, Taspen, dan Bank Muamalat.

Namun, Komisi XI akan memprioritaskan pembahasan kasus Jiwasraya,” kata Dito, dalam konferensi pers, di ruang komisi 11, pada Selasa (21/1/2020).

“Kami memutuskan untuk membuat Panja Pengawasan Industri Keuangan, dengan prioritas kita Jiwasraya, kemudian Bank Bumiputera, Bank Muamalat, Asabri, dan Taspen,” ujarnya.

By: Indra

Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *