Senator DPD RI, Pemberantasan Korupsi Masih Menjadi PR Besar Bangsa Ini

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

JAKARTA | harianperistiwa.comAnggota DPD RI, Fahira Idris menilai Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi masih menjadi PR besar bangsa ini.

Fahira menilai, dalam lima tahun terakhir tidak banyak kemajuan yang kita raih terutama dibidang tatakelola dan penegakan hukum,” kata Anggota DPD RI, Fahira Idris, saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca Juga  Bupati Sidoarjo Terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK

Selain itu,  Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan (WSE) menjadi ujian pertama para komisioner KPK yang baru,” ujarnya.

Dalam rangka penegakan hukum, jika kasus suap yang diduga terkait pergantianantar-waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP ini diusut secara proporsional sehingga kepercayaan publik terhadap KPK akan tumbuh kembali.

Baca Juga  Desmon: Gagalnya Penggeledahan Bukti Dari Pelemahan KPK.

Namun, proses lanjutannya terutama terkait penggeledahan yang tertunda karena ada proses birokrasi yang harus dilewati salah satunya izin Dewan Pengawas (Dewas) membuat publik kecewa.

Belum lagi mengenai kabar adanya tim KPK yang tertahan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan langkah KPK yang baru akan menggeledah sejumlah tempat terkait kasus suap pada pekan depan dianggap bentuk nyata pelemahan kerja pemberantasan korupsi akibat revisi UU KPK.

Baca Juga  ICW Desak KPK Bongkar Tuntas Keterlibatan Seluruh Aktor

Saat ini publik berharap kasus suap ini diusut secara proporsional dan transparan. Kasus ini juga menjadi ujian dan pembuktian bagi KPK bahwa undang-undang (UU) KPK yang baru tidak memperlemah kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Pengusutan kasus ini harus menjadi titik balik menaikkan kembali kepercayaan publik kepada KPK, yang harus diakui menurun sejak disahkannya revisi UU KPK.

Selain itu Publik akan menjadikan kasus suap ini sebagai cerminan pemberantasan korupsi di Indonesia, setidaknya di lima tahun mendatang,” ujarnya.

By/Indra
Ed/Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *