Syahrul Aidi Ma’azat: Permenhub 25 Tahun 2020 Inkonstitusional dan Melanggar HAM

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Anggota Komisi V DPR RI, H. Syahrul Aidi Ma’azat, LC, MA, menyoroti kinerja pemerintah terkait PSBB.

Baca Juga  Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi, STOP Pencitraan Bantuan
Baca Juga  Demi Keamanan dan Keselamatan, Penerbangan dari dan ke Bandara Halim Perdana Kusuma Dialihkan ke Soekarno-Hatta

Menurutnya, ada beberapa poin yang jadi persoalan ditengah Covid-19 terkait pelarangan mudik dan PSBB yang cendrung melanggar HAM,” kata Syahrul melalui pesan tertulisnya, Kamis (30/4/2020).

Adapun poin-poin tersebut yakni:

1. Akar masalah yang utama adalah ketidakjelasan, ketidakcermatan, ketidaksiapan, ketidaksiagaan dan kelalaian presiden dalam menetapkan seperti apa dan bagaimana penanganan Covid 19 ini dari awal. Sehingg opsi PSBB di pakai dan di pilih presiden tanpa analisa mendalam dan riset holistik. Padahal PSBB bukan poin di anjurkan dalam uu no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan karena akan membingungkan bagi Negara sebesar Indonesia yang terdampak di keseluruhan provinsi.

2. Dari poin diatas, makanya pemerintah terlihat kebingungan dan selalu salah dalam implementasi kebijakan karena lemah persiapan dari segala hal apalagi data yang akurat tentang perhubungan yang jalur perlintasannya jelimet dan menghubungkan kepentingan semua pihak.

3. Permenhub 25 Tahun 2020 yang di tandatangani PLT Luhut B Panjaitan ini memang cacat dari awal baik dari legal drafting ketatanegaraan, jalur koordinasi dengan mitra di Komisi V DPR RI.
Dari segi ketatanegaraan Permenhub ini seharusnya batal demi hukum karena inkonstitusional dan melanggar HAM. Dalam pasal 28J UUD 1945 pembatasan HAK harus menurut UU bukan permenhub yang sifatnya turunan dan beleid. Kemudian pasal 27 ayat (2) UU 39 tahun 1999 Tentang HAM memberikan kebebasan warga negara untuk bergerak keluar masuk wilayah indonesia.

4. Kemudian permenhub ini tidak sinkron dengan peraturan yang lain sepeti permenkumham No 11 tentang PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA. Disisi lain permenhub berjuang dalam repatriasi untuk menjemput WNI dan WNA namun, disisi lain permenkumham mempermudah akses orang asing untuk masuk dengan alasan bisnis seperti masuknya 500 TKA dari China.
Hal ini membuat miris karena seluruh Infrastruktur di hold dan banyak TKD yang menganggur tapi TKA boleh masuk.

5. Publik terganggu dengan pernyataan pak Menhub Budi Karya terkait protokol pengaturan penerbangan untuk bisnis. Tidak ada kata – kata pebisnis di permenhub yang ada hanya untuk kebutuhan logistik dan keperluan kenegaraan termasuk presiden, pejabat, stakeholder, alat medis dan tenaga medis. Jadi terkesan kata bisnis itu untuk siapa? Apa wong cilik cari makan yang di larang itu bukan pebisnis? Jadi ada narasi diskriminasi dan lalai dalam protokol pencegahan dan penanganan. Kalau di larang ya dilarang, semuanya sama rata.

6. BNPB sebenarnya tidak di berikan mandat yang kuat tapi hanya di berikan masalah untuk diatasi tanpa di kasih amunisi. Contoh pak menteri gampang saja bilang kalau soal aturan nanti di serahkan ke pak Doni namun pelegalan penerbangan khusus lion air dia yang buka. Ini namanya cuci tangan dan nanti semua kesalahan dalam mengatur protokol akan dilimpahkan ke BNPB.
Sementara dalam mengatur protokol kemenhub lebih kompeten karena kerjaan sehari harinya terkait itu

7. Seharusnya anggaran Covid-19 ini harus di posisikan satu pintu ke BNPB agar dana dana yang di salurkan kompatible dan tepat sasaran karena seluruh mandat ada di BNPB.

8. Dari amburadulnya PSBB yang melahirkan Permenhub setengah hati ini, maka imbasnya wajar saja pemberlakuan PSBB menjadi longgar dan bisa negosiasi dengan diskresi petugas di lapangan. Seperti yang terjadi di lintas darat semua pertimbangan bisa di 3 instansi terkait mudik. Padahal presiden dalam kebijakannya melarang mudik. Hal ini menimbulkan preseden bahwa ada ketidak adilan disini, bahwasanya wong cilik yang sebenarnya sangat butuh mobilisasi untuk cari makan dan tidak mungkin WFH di larang untuk bepergian karena persepsi bisnis dan izin khusus hanya untuk orang-orang kaya.

9. Kalau kita berbicara ketentuan hukum maka tidak ada abu abu semua hanya hitam putih. Kalau di analogikan kepada Permenhub ini maka inkonsistensinya berawal dari isinya yang tidak seharusnya di buat pada beleid di dalamnya. Sehingga implementasinya akan selalu salah dan tidak menemukan solusi di masyarakat.

10. Oleh sebab itu kami dari PKS menghimbau kepada Presiden jangan hanya duduk di tahta kerajaan atau mondar mandir di sekitar istana memberi bantuan yang tidak tepat sasaran.Ayo turun ke bawah dengarkan segala keluhan dan liat implementasi kebijakan setengah hati ini. Jangan hanya mendengarkan bisikan para pembantunya yang juga salah membuat aturan. Jangan membuat rakyat sengsara lagi dari tekanan mental kebijakan yang gagu ini. Cukup Covid-19 ini yang membuat mereka takut dan bingung.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *