Syarif Hasan: Pemulangan WNI Eks ISIS Tanggung Jawab Negara

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Wacana pemulangan warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria ( ISIS) menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Syarif Hasan, Pemerintah wajib melindungi warga negara Indonesia.

Baca Juga  Bakamla RI: Kawal Terus Natuna, Gaungkan China Telah Melanggar Hukum Internasional

Hal itu tertuang dalam UUD 45 bahwa setiap warga negara mendapat perlindungan dari pemerintah,” kata, Syarif, di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (10/2/2020).

“Ada dua aspek, terkait pemulangan tersebut, pertama mereka adalah warga negara Indonesia.

Kedua, menyangkut masalah terorisme, sekalipun karena mereka sudah terorisme ataupun mantan – mantan teroris mensidnya harus ditatar dulu.

“Jadi harus didoktrinir dulu dalam program deradikalisasi. Nah, Itu merupakan tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemerintah untuk melakukan itu.

Prosesnya adalah mereka harus melewati program deradikalisasi. Karena deradikalisasi itu kan juga, bagian dari UU, di dalam UU menjadi salah satu program pemerintah untuk melakukan itu, jadi itu yang harus dilakukan pemerintah,” pungkasnya.

“Jadi pemerintah harus membuat program bagaimana mereka itu bisa kembali ke Indoensia sebagai warga negara yang betul – betul loyal kepada NKRI,” kata Syarif.

Ya jadi harus dipulangkan, masa warga negara Indonesia mau ditelantarkan. Intinya tergantung kepada pemerintah mau atau tidak.

Baca Juga  Perludem: Putusan MK Kado Istimewa Dalam Suasana Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional

 

Komnas HAM juga harus melindungi mereka, sesuai dengan amanat UU setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Adapun dalam UU tersebut tidak dikatakan terkecuali terorisme, ngga,” kata Anggota Komisi I, DPR, Syarif Hasan.

Pemerintah harus melakukan program bagaimana mereka bisa sadar dan insyaf bahwa apa yang mereka lalukan itu salah. Kalau tidak mau itu lain lagi ceritanya,” tandasnya.

Jadi kita jangan bicara hal teknis, tetapi bicara soal substansinya dulu.

Berkaitan hal tersebut dalam waktu dekat komisi I akan memanggil pihak – pihak terkait guna mencari solusi terkait wacana pemulangan Eks WNI ISIS ke Indonesia.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *