Eks Wakil Ketua Pansus Angket KPK Pertanyakan ICW, Beranikah ICW Membuat Surat Raksasa Pada KPK ?

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta, harianperistiwa.com – Mantan Wakil Ketua Pansus hak Angket  KPK, Irjen Pol (Purn) Eddy Kusuma Wijaya kembali menyoroti petisi yang dilakukan pegawai KPK dan ICW untuk menggagalkan Irjen Firli maju menjadi Capim KPK.

Pasalnya, penolakan terhadap Irjen Firli yang dilakukan ICW dan KPK mendapat tanggapan dari beberapa pihak.

Salah-satunya anggota komisi II DPR, sekaligus mantan wakil ketua pansus angket KPK Eddy Kusuma Wijaya. 

Menurut Eddy, pembentukan opini tersebut berlebihan dan terkesan pesanan ‘sponsor’ yang sengaja menggiring opini.

Padahal lanjutnya, keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi sudah diatur dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 43 tahun 2018.

Namun, bukan berarti membeberkan aib orang lain. “Seharusnya, keikutsertaan masyarakat, Aktivis atau pengamat diserahkan ke pansel KPK. Karena, apa yang disangkakan itu belum tentu benar,”ujarnya.

Baca Juga  Fahri Hamzah : Ketua KPK Bahlul,Seharusnya Korupsi Hilang,Bukan Tambah Banyak

Dalam rangka pemilihan Calon Pimpinan ( Capim ) KPK banyak penggiringan opini-opini yang dilakukan masyarakat, baik dari ICW maupun KPK.

“Saya melihat ini berlebihan. Kebebasan berpendapat memang di akui oleh UU namun, tentunya tidak menyerang ranah privasi seseorang.

Apalagi yang disangkakan tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum yang berlaku,” tegas mantan Jendral itu.

Ia meyakini, irjen firli ini belum dikatakan melanggar hukum. Belum juga dikatakan melanggar disipilin, maupun melanggar kode etik di polri.

Bahkan ICW terang-terangan membuat surat raksasa menolak Irjen Firli. Menurutnya ini tindakan yang berlebihan dan melanggar hukum.

Adapun keikutsertaan  masyarakat dijamin, tetapi  bukan berarti seenaknya membeberkan aib orang, sehingga opini yang dibentuk ini menjatuhkan seseorang, dengan membunuh karakter.

Jadi sebaiknya diserahkan ke Pansel KPK untuk men seleksi dan menentukan Capim KPK,” sambungnya.

Baca Juga  Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI): Peran Masyarakat Sangat Penting Dalam Rangka Peduli Pada Perlindungan Anak.

“Jangan saling menjelekkan, serahkan ini kepada pansel KPK. nanti pansel KPK akan diserahkan ke presiden. Kemudian nanti dari pemerintah akan menyerahkan ke DPR. dalam hal ini, nanti akan dibahas di komisi III DPR.

Kita mendukung KPK dalam hal menegakkan hukum di bidang tindak pidana koruposi. Tetapi betul-betul tidak diintervensi, dan tidak ada dasar kepentingan kelompok, tidak juga atas kepentingan lain, tapi betul-betul independen dalam penegakkan hukum sesuai dengan aturan hukum.

Namun, dalam kinerjanya, KPK masih tebang pilih, terlihat dengan  cara-cara KPK menangani kasus, atau permasalahan tindak pidana koruspi.

“Karena kita lihat masih banyak kasus yang tidak ditangani sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.

Seperti contoh kasus Rj Lino, yang dulu sudah menjadi tersangka, hampir tiga tahun, buktinya sudah lengkap tapi sampai sekarang tidak diproses sesuai hukum yang  berlaku. Kita patut curiga dong,” sambungnya.

Baca Juga  Ketum PPP Dikabarkan Kena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )

RJ Lino merupakan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Ia terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Tahun 2010. Namun, sampai saat ini kasusnya belum tuntas.

Jika ada kesalahan pansel KPK dalam memlih dan menyajikan kepada presiden maka akan mempengerahui kredibilitas KPK pada 4 tahun yang akan datang.

Pertanyaan kita apakah ICW juga berani membuat surat raksasa kepada KPK agar menuntaskan kasus-kasus yang mandek dan belum tuntas penanganannya oleh KPK?.

Penulis  : Indra 

Editor    : dV

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *