Wartawan Antara Dikeroyok Orang Tak Dikenal

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Kasus  pengeroyokan terhadap wartawan kembali terjadi oleh sekelompok orang terhadap wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Teuku Dedi Iskanda, di Meulaboh, Aceh Barat.

Akibat pengeroyokan tersebut, Dedi harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat.

Pengeroyokan tersebut terjadi di salah satu warung kopi di Kota Meulaboh, Aceh Barat, Senin sekitar pukul 12.00 WIB. Pengeroyokan tersebut diduga terkait dengan pemberitaan.

Berbagai komentar datang baik Ketua Umum PWI Pusat, Ketua Umum AJI dan IJTI. Semuanya mengutuk kekerasan tersebut.

Ketua Komisi Kompetensi Wartawan (KKW) PWI, Kamsul Hasan, SH, menjelaskan terkait persoalan pengeroyokan terhadap wartawan.

Menurut Kamsul Hasan, hukum mana yang harusnya diterapkan bila kasus seperti ini, pengeroyokan. KUHP atau UU Pers ?,” kata Kamsul Hasan, melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca Juga  DPP LSM LP2H Laporkan Komisi Informasi Banten dan 7 Kepala Desa ke KPK

Bila yang digunakan No. 40 tahun 1999 tentang Pers, hanya Pasal 18 ayat (1) dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta.

Adapun Legal standing pasal ini merujuk pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) yaitu PERS NASIONAL, bukan wartawan,” ungkapnya.

“Jadi bila yang ingin digunakan UU Pers, maka perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia harus turut serta menjadi pelapor karena deliknya aduan.

Kamsul mencontohkan, bila pengeroyokan yang dilakukan bersama seperti dialami wartawan di Meulaboh, adalah obyek Pasal 170 KUHP, delik biasa.

Unsur Pasal 170 KUHP (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Baca Juga  KPK Minta Menag Lukman Hakim Kooperatif Penuhi Panggilan Ulang

Kasus pengeroyokan wartawan di Meulaboh harus lebih utamakan Pasal 170 KUHP. Legal standing, korban dan tersangka dapat langsung ditahan.

Kamsul menilai Bila, UU Pers ingin tetap digunakan, maka sesuai legal standing LKBN Antara harus turut melapor.

Tanpa perusahaan pers, Pasal 18 ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) tak dapat dijalankan.

Adapun lima Catatan tambahan menurut hukum yakni:

1. Pidana pers legal standing pada korporasi, bukan pada wartawan sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

2. Pasal 18 ayat (1) merujuk pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), legal standing pers nasional. Pasal ini mengancam setiap orang dengan pidana 2 tahun atau denda Rp 500 juta.

Baca Juga  Senator DPD RI, Pemberantasan Korupsi Masih Menjadi PR Besar Bangsa Ini

3. Pasal 18 ayat (2) merujuk pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13, legal standing juga perusahaan pers. Ancamannya pidana denda Rp 500 juta kepada perusahaan pers yang melanggar. Jadi, wartawan tidak bisa dikenakan pasal ini.

4.Pasal 18 ayat (3) yang diancam juga korporasi yaitu perusahaan pers bila tidak memenuhi perintah Pasal 9 ayat (2) Jo. Pasal 12. Ancamannya pidana denda Rp 100 juta.

5. Perlindungan terhadap profesi wartawan diatur pada Pasal 8, tidak merujuk pada pidana Pers tetapi pidana umum.

By: Indra
Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *