Yakin Eva dan Deddy Curang, Ada Apanya Di Mahkamah Agung?

Bagikan Artikel ini ke :
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Jakarta | harianperistiwa.com – Angggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang menganulir keputusan KPU Bandar Lampung SK No. 007/HK.03.01-Kpt/1871/KPU-Kota/1/2021 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah, pasangan nomor urut 03.

“Keputusan KPU Bandar Lampung itu sudah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Bandar Lampung. Dimana Bawaslu sudah yakin adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh paslon 03.” ujar Guspardi saat dimintai keterangan minggu (14/2/2021)

Politisi PAN ini mengungkapkan bahwa fakta yang terungkap di persidangan Bawaslu Lampung, telah terbukti dan meyakinkan bahwa pasangan no 03 ini telah dibantu oleh Walikota Lampung yang merupakan suami dari Eva Dwiana karena telah mengarahkan dan bantuan Covid-19.

Baca Juga  Menkumham: Baiq Nuril Dimungkinkan Dapat Amnesti Presiden

“Walikota dan jajarannya telah membagikan bansos Covid-19 berupa beras 5 Kg didanai APBD Kota Bandar Lampung kepada seluruh warga masyarakat secara merata. Dalam paket yang dibagikan tersebut juga disertai pesan-pesan khusus untuk memilih pasangan calon nomor urut 03 dan ini jelas merugikan calon pasangan lain,” ungkapnya

Lanjut Istri dari wali kota Herman HN yang itu juga diduga melakukan pengerahan ASN, mulai camat, lurah, RT dan Linmas di 11 kecamatan se-Kota Bandar Lampung. Selain itu pasangan nomor urut 03 juga membagikan uang kepada kader PKK, saat menjelang hari pemilihan untuk memilih pasangan nomor 03 itu.

“Juga ASN merangkap sebagai KPPS, pemecatan RT dan Linmas dan penghentian bantuan beras bagi warga yang menolak memilih Paslon Nomor Urut 03. Ini kan memprihatinkan.” tambahnya

Baca Juga  Deny Indrayana: Optimis Dalil Yang Diberikan Dikabulkan Majelis MK

Namun demikian, Guspardi menghormati seluruh upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait selama masih dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun demikian, terkait sengketa pemilihan ini, Guspardi menilai bahwa peraturan MA tersebut perlu ditinjau kembali.

Perma No. 11 Tahun 2016 itu pengecualian dalam arti lex specialis. Memang, dalam kamus hukum terdapat asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Namun, yang perlu ditekankan salah satu prinsip lex specialis ini adalah ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis. Artinya, undang-undang harus dengan undang-undang. Dengan demikian, tidak boleh ada peraturan turunan yang melanggar ketentuan undang-undang. “Perma MA No 11 Tahun 2016 ini menunjukkan adanya diskriminasi hukum,” pungkasnya anggota Baleg DPR RI tersebut.

Baca Juga  Tanggapan ICW Soal OTT KPK di Sidoarjo

Diketahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni misalnya, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Bahwa :

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

By: Ror 

Ed: Dv

Comments Facebook
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Laporan Kegiatan Reses Fraksi PKS DPRD Kota Depok Bulan Februari 2021

Sab Feb 20 , 2021
Like Like Love Haha Wow Sad Angry Post Views: 168 Depok | harianperistiwa.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok gelar rapat paripurna Pandangan Umum dan Penyampaian Hasil Reses Fraksi-Frsksi DPRD Kota Depok atas kegiatan Reses bulan Februari 2021. Kegiatan Reses adalah kegiatan anggota DPRD di luar Masa Sidang […]
Call Now Button
X